Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan dari sisi pembangunan, Mega Proyek Era Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bisa mewujudkan pemerataan wilayah dan mengatasi masalah ketimpangan.

Hal ini Syaikhu ungkapkan di acara Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11/23). Dalam acara tersebut PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta Tetap Ibukota Negara.

Alih-alih memindahkan dan membangun Ibu Kota, Syaikhu mengungkapkan pembangunan pusat ekonomi di wilayah-wilayah yang ada lebih urgent dilakukan.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah,” ucap Syaikhu dilihat live di kanal Youtube PKS TV. 

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

“Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," tambahnya.

Syaikhu mengungkapkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, ujar Syaikhu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. 

"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," tambahnya.

Sementara itu, dikutip dari laman kompas pada pemberitaan (1/3/22), Jokowi mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN untuk pemerataan ekonomi dan sebaran wilayah populasi.

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

"Bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," tambahnya.

Baca Juga: Soal Tantangan Indonesia Jadi Negara Maju, Jokowi Ajak Masyarakat Optimistis: Jangan Takut!

Untuk diketahui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

RUU tersebut telah disahkan menjadi UU dengan persetujuan dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN. Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan.

Baca Juga: Imigrasi Minta Tersangka Pungli Fast Track Bandara Ngurah Rai Tak Ditahan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.