GELORA.CO  - Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin memiliki opini yang kontras dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu terkait perpindahan ibu kota.

 Di kesempatan lain, Syaikhu secara lantang menolak perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. 

Sementara Cak Imin, selaku cawapres dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berjanji jika terpilih tetap akan melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan amanat Undang-Undang.

 "PKB sampai hari ini masih ya yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," kata dia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). 

 Akan tetapi, dia tetap menghargai keputusan PKS yang menolak terjadinya perpindahan ibu kota. "Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. 

Tapi intinya dinamika biasa," tandas dia. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. 

 PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. PKS menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan.

 “Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

 Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur,” katanya usai Kick Off Kampanye Nasional PKS di Depok, Minggu (26/11/2023). 

Menjadikan Jakarta tetap sebagai ibu kota adalah salah satu program kampanye gagasan PKS.  Syaikhu menuturkan penolakan pemindahan ibu kota bukan tanpa alasan. Tiga alasan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota, yaitu sisi historis, pembangunan dan keberlanjutan.  

“DKI Jakarta tempat di mana Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan.

 Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana ibu kota negara ditempatkan,” ujarnya mengingatkan.  Dilihat dari pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota mainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil. 

 Sehingga, pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.  

“Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” tegasnya