Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto sudah ke Surabaya dan bertemu menemui pemangku kebijakan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk melaporkan hal-ihwal keterlambatan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026.

“Saya menyampaikan bahwa RPJMD di Kabupaten Jember belum diselesaikan pada 26 Agustus 2021, sesuai (jadwal) enam bulan setelah kami menjabat. Dan ternyata teman-teman pemprov tahu persoalan di Jember. Ada akumulasi persoalan pada awal pemerintahan kami,” kata Hendy/

Menurut Hendy, untuk membuat RPJMD, harus melewati tahapan rancangan teknokratik terlebih dulu. “Itu harus dilakukan pada akhir 2020. Saat itu kami belum masuk, belum dilantik, dan belum dibuat juga pada saat itu,” katanya.

“Sehingga pada saat kami dilantik, belum ada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) juga. Kami mengutamakan APBD sebelum (mengerjakan) RPJMD, Masalah teknokratik belum kami lakukan. Kami berfokus pada APBD, terkait kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan, terhadap teman-teman ASN (Aparatur Sipil Negara) yang belum menerima haknya,” kata Hendy.

APBD baru bisa dilaksanakan pada 1 Mei 2021 setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Dan di situlah kami mulai membuat RPJMD, dan sekaligus (bab) teknokratiknya. Ini yang membuat kami kesulitan mengejar target (tenggat) 26 Agustus 2021,” kata Hendy.

Hendy melayangkan surat ke gubernur pada 26 Agustus 2021 untuk meminta dispensasi. Ia akan berusaha keras menyelesaikan RPJMD dalam waktu maksimal tiga pekan. “Pertengahan September akan selesai. Kami mohon dukungan teman-teman DPRD, Bu Gubernur, dan teman-teman pemprov agar kami tidak jauh terlambat,” katanya.

Rencananya, sidang paripurna nota pengantar RPJMD akan dilaksanakan di gedung DPRD Jember, Senin (30/8/2021). Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya akan bekerja maraton agar pembahasan RPJMD bisa segera selesai. [wir/but]