JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, menjaga marwah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pekerjaan berat saat ini.

Itu setelah dua lembaga tersebut menghadapi persoalan yang menyita perhatian publik.

"Kita memang harus bagaimana membuat MK lebih bermarwah, bagaimana KPK juga lebih bermarwah. Itu pekerjaan besar yang kita hadapi sekarang," kata Wapres Ma'ruf saat dimintai tanggapan di sela kegiatannya di Bratislava, Slovakia, Sabtu siang waktu setempat, dikutip dari Antara.

Baca juga: Firli Bahuri Jadi Tersangka, Wapres: Pemerintah Tak Intervensi

Wapres merespons pertanyaan terkait tugas untuk Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Firli Bahuri.

Firli diberhentikan sementara oleh Jokowi setelah terjerat dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Ma'ruf mengharapkan Namawi dapat membawa KPK menjadi lebih baik. Menurutnya, lembaga antirasuah itu harus meningkatkan upaya-upaya penegakan hukum.

"Kita harapkan bahwa pengganti (Firli Bahuri) ini supaya bekerja lebih baik-lah. Supaya penegakan hukumnya supaya lebih ditingkatkan lagi," tutur Ma'ruf.

"Jangan sampai lembaga-lembaga penegak hukum kita itu kemudian kredibilitas-nya turun sehingga perlu dibenahi," kata Ma'ruf.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara untuk menggantikan Firli Bahuri yang terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Wapres Maruf Nilai Gencatan Senjata di Gaza Tak Cukup, Harus Ada Penyelesaian Permanen

Penunjukan itu ditandai dengan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 tanggal 24 November 2023.

Adapun Keppres diterbitkan usai Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Firli ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspose atau gelar perkara.

Sementara MK menjadi perhatian publik setelah Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK lantaran dinyatakan melanggar etik terkait putusan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).