RILISID, Jakarta — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Diketahui bahwa Kemensetneg tengah menyiapkan penetapan Ketua sementara KPK RI.

Untuk diketahui sebagai informasi bahwa penunjukan ketua sementara berasal dari pimpinan KPK saat ini.

Persiapan ini dilakukan oleh Kemensetneg berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara sebagai pengganti Firli Bahuri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri resmi menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Arya Dwipayana, mengatakan, penunjukan Ketua KPK sementara akan tertuang dalam keputusan presiden (keppres) yang akan diteken Presiden Jokowi pada Jumat malam, 24 November 2023.

"Jadi ada dua isi dari keppres itu. Satu, terkait dengan pemberhentian sementara ketua KPK dan yang kedua adalah pengangkatan ketua sementara," terangnya.

Lebih lanjut, Arya Dwipayana menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian sementara dan penunjukan ketua sementara tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK.

Tak hanya itu, mekanisme pemberhentian ini juga mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2015 yang telah disahkan DPR menjadi UU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika ditanya oleh awak media terkait siapa sosok kandidat ketua sementara pengganti Firli Bahuri, Arya Dwipana hanya mengatakan bahwa nantinya hal itu bakal diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Arya Dwipana menyampaikan bahwa kandidat ketua KPK sementara pengganti Firli Bahuri bakal diambil dari pimpinan KPK yang ada saat ini.

"Nanti itu akan diputuskan Pak Presiden. Kandidatnya kan dari pimpinan KPK saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya memastikan bahwa sosok Ketua KPK sementara bakal bertugas pada pekan depan.

"Ya ada tentu, setelah keppres itu ditandatangani Presiden. Pasti ada ketua sementara, ada mekanisme yang harus diikuti sesuai UU terkait dengan ketua sementara," sambungnya.(*)