Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasikan kepada Bupati Hendy Siswanto agar segera menata kembali pemerintahan Kabupaten Jember, Jawa Timur, termasuk jajaran birokrasi.

“Carilah orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya. Dalam teori apapun, yang bisa menjatuhkan seorang raja atau membunuh raja adalah orang terdekat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Selasa (31/8/2021).

Ayub melihat, munculnya alokasi honor pemakaman pasien Covid-19 sebesar Rp 70,5 juta untuk Hendy yang kemudian dikembalikan ke kas daerah, tak lepas dari peran organisasi perangkat daerah (OPD). Gara-gara kegaduhan masalah honor itu, Bupati Hendy akhirnya meminta maaf kepada publik.

“Kami melihat honor bupati sebesar Rp 70 juta untuk pemakaman jenazah korban covid-19 bukan an sich kesalahan dari seorang bupati. Kami sangat yakin hal seperti ini bupati tidak akan paham. Apalagi beliau baru terpilih. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi kalau birokrat yang ada di sekeliling bupati memberikan saran atau menjadi filter yang baik sesuai tupoksi masing-masing,” kata Ayub.

“Kami melihat pengambilan keputusan anggaran Rp 70 juta tidak mendasar. Kami cari beberapa hari dasarnya apa, tidak ada. Maka yang harus bertanggung jawab adalah kuasa pemgguna anggaran di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jember: atas dasar apakah dia mengajukan anggaran tersebut?” katanya.

Selain BPBD, PKB menilai Bagian Hukum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga bertanggungjawab. “BPKAD sebagai garda terakhir pencairan, kalau memang tidak sesuai aturan, seharusnya tidak mencairkan. Kenapa bisa lolos sampai bupati?” kata Ayub.

Ayub menyoroti kejanggalan surat keputusan yang menempatkan bupati dan wakil bupati sebagai pengarah tim pemakaman. Namun, ternyata anggaran honor hanya diperuntukkan bupati. “Ini ada apa? Kan ini lucu,” katanya.

PKB meminta Panitia Khusus Covid agar segera memanggil pihak-pihak terkait permasalahan itu. “Ini untuk mendudukkan persoalan, yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Alhamdulillah bupati sudah mengembalikan anggaran ke kasda. Apalagi dalam nota pengantar sudah menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih. Kita apresiasi,” kata Ayub.

“Yang terpenting, bupati segera mengevaluasi semua aturan dalam tata kelola pemerintahan. Sekretaris daerah, Bagian Hukum, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia harus dijaga betul. Kalau itu tidak bisa dipegang baik, tunggulah kehancurannya,” kata Ayub. [wir/suf]