MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap Pemilu 2024 berjalan aman dan damai dan tanpa adanya tekanan.

Baca Juga:

TPN: Pernyataan Aiman Witjaksono dalam Koridor Kebebasan Berpendapat

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membetuk satuan tugas (satgas) dan peresmian posko-posko yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk mengawal kejujuran dan keadilan selama Pemilu 2024.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa menekankan, Pemilu yang jujur dan adil merupakan komitmen bersama.

"Sehingga kami yakin dengan keberadaan posko atau satgas di daerah yang juga menurut saya akan lebih masif juga jika seandainya ini diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Menurut Andika, ini bukan sekedar posko semata, tapi tempat bagi masyarakat yang mengalami perlakukan tak semestinya di Pemilu 2024, untuk mengadu.

"Seandainya mereka tahu atau misalnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, maka mereka bisa melaporkan ke situ," katanya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengakui ada tekanan yang mulai dialami kepada yang menyuarakan paslon nomor urut tiga.

"Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto di sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11).

Hasto mencontohkan, adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Tekanan yang sama juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron bahkan dirinya dan rekan separtainya, Adian Napitupulu.

"Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada," katanya.

Hasto mengaku telah berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.

"Inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya," katanya. (Pon)

Baca Juga:

TPN Bentuk Deputi Inklusi, Ganjar: Peran Perempuan dan Disabilitas Penting di Politik