Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 21 pengurus dari sejumlah DPC PPP di Jatim lagi-lagi mendatangi Kantor DPW PPP Jatim di Jalan Kendangsari Surabaya pada Kamis (2/9). Mereka menuntut kejelasan SK pengurus DPW PPP Jatim sesuai hasil Muswil IX yang digelar akhir Mei lalu.

Wakil Ketua DPW PPP Jatim Demisioner, H Rofiq mengatakan, kedatangan puluhan pengurus DPC untuk menanyakan SK partai. Pasalnya, Muswil sudah berlangsung tiga bulan lalu, namun belum turun nama pengurus DPW PPP Jatim dari DPP.

“Harapannya itu, DPP menurunkan SK DPW sesuai prosedur AD/ART. Amanat muswil sesuai formatur adalah empat nama yang diusulkan jadi ketua,” kata Rofiq kepada wartawan di Kantor DPW PPP Jatim, Kamis (2/9/2021) malam.

Empat nama yang diusulkan menjadi ketua DPW PPP Jatim periode 2021-2025 yakni Musyaffa’ Noer yang saat ini menjabat sebagai Waketum PPP. Kemudian, Bupati Bangkalan Ra Latief Imron yang juga Ketua DPC PPP Bangkalan. Kemudian, Achmad Baidowi serta H Rofiq sendiri.

Rofiq mengatakan, SK yang tidak segera turun menganggu agenda partai. Di antaranya, persiapan Muscab DPC di 38 kabupaten/kota di Jatim, juga persiapan menuju tahun politik 2024.

Ketua DPC Bangkalan Ra Latief Imron menambahkan, Muswil sudah digelar sesuai AD/ART dan menghasilkan tim formatur. Ia berharap, DPP segera mengeluarkan SK pengurus terbaru sesuai hasil Muswil.

“Ini agenda agar mencari solusi terbaik, kami kader loyal ke partai. PPP di Jatim ini agar segera berlari kencang, dan harapan saya masih satu, bahwa hasil Muswil ini (pengurus baru) sesuai formatur,” ujar Bupati Bangkalan ini.

Ketua DPC PPP Kabupaten Tuban Aguk Sahabbudin mengatakan, DPP PPP terlambat dalam mengeluarkan SK. Padahal, kerja formatur telah selesai dalam mengusulkan nama pengurus.

“Ini kan terkesan terjadi keterlambatan pengeluaran SK, Muswil sudah tiga bulan lalu. Ini dalam rangka mencari jalan terbaik. Pada prinsipnya kan kami ini bagaimana SK bisa terbit untuk kemudian menjalankan roda organisasi. Tentunya, organisasi ini kan dijalankan sesuai AD/ART peraturan organisasi (PO) dan turunannya. Harapan kami pengurus sesuai usulan formatur Muswil lalu,” kata Aguk.

Plt Ketua DPC PPP Sumenep Khoirul mengatakan, ada 21 DPC PPP yang hadir di Kantor DPW PPP Jatim. Jika DPP tidak mengeluarkan nama sesuai hasil formatur, maka akan melanggar AD/ART partai.

“Jangan sampai berlarut-larut. Harapan kita jelas, hasil kerja formatur selama kurang lebih 17 hari, dituangkan dalam SK pengurus DPW PPP Jatim periode 2021-2025,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, DPW PPP Jatim menggelar Muswil IX pada 30 Mei-1 Juni 2021 lalu. Dari Muswil itu, terbentuk tim formatur yang mengusulkan nama Ketua DPW PPP Jatim 2021-2025 kepada DPP PPP. Namun, hingga kini, DPP PPP belum mengeluarkan SK pengurus DPW PPP Jatim. (tok/ted)