Madiun (beritajatim.com) – Bupati Madiun Ahmad Dawami mengaku sudah mendengar berita ‘Mendagri Tegur 10 Bupati/Walkot Belum Bayar Nakes’, dan langsung memberi klarifikasi ketika ditemui wartawan pada Selasa (31/8/2021). Kaji Mbing sapaan lekat Ahmad Dawami memastikan pihaknya telah melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah (innakesda) di Kab Madiun.

Dia ingat betul kalau terakhir pembayaran pada tanggal 26 Agustus. “Sebenarnya sudah dibayarkan, terakhir pembayaran tanggal 26 Agustus kemarin dengan total anggaran sekitar Rp 19 miliar. Pembayaran itu untuk insentif mulai Januari-Juni. Total nakes yang menerima insentif di Kabupaten Madiun berjumlah 3.992 orang,” terang Kaji Mbing.

Namun, dia mengaku kurang tahu terkait laporan yang belum sampai Mendagri. Yang jelas, innakes di Kabupaten yang dipimpinnya ini semua sudah clear terbayar. Kaji Mbing bisa memastikan hal itu, karena dirinya langsung mengawal sendiri innakes tersebut. Untuk itu, dirinya paham betul prosedur pembayaran terhadap sekitar 3.992 innakes di Kabupaten Madiun dengan nilai masing-masing nakes bervariasi sesuai porsinya.

Bupati memastikan, sejak awal pihaknya mengikuti semua instruksi maupun prosedur dari pusat, karena mulai tahun 2020 lalu innakes ini sesuatu yang baru sehingga memang ada pergeseran anggaran. “Contoh, di 2020 ditetapkan pagu Rp 16 miliar, direfokusing menjadi Rp 20 miliar, contohnya seperti itu. Artinya kita menyadari nakes berisiko ketika menangani covid ini sehingga harus kita perhatikan,” ujarnya

Disinggung apakah akan melakukan klarifikasi ke Kemendagri, Bupati menjawab tidak perlu, hanya untuk evaluasi dirinya dan jajaran. “Jadi Kemendagri beri teguran itu baik untuk introspeksi. Tapi yang jelas saya sampaikan innakes di Kab Madiun sudah selesai semua,” tandasnya. [fiq/but]

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks