17 November 2023 08:52 WIB

PKB sebut pihak yang berwenang mengklarifikasi soal pakta integritas Pj Bupati Sorong yakni Bawaslu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid (Fraksipkb)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menanggapi pernyataan cawapres Mahfud Md yang menyebut pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 bukanlah masalah hukum.

Jazilul mengatakan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk mengklarifikasi ada tidaknya pelanggaran yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan Mahfud Md.

"Ya tentu yang punya kewenangan untuk mengatakan tidak melanggar dan melanggar apa Pak Mahfud? Nanti kalau memang supaya tidak terjadi isu-isu negatif, salah paham, pihak berwenang yang mengklarifikasi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Minta Dukungan Rakyat Agar Menang di Pilpres 2024, Mahud Md Janji Perkuat Dukungan ke Palestina

Ia menghargai pendapat Mahfud Md terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong. Namun, ia mengingatkan bahwa hal itu perlu diuji kabsahannya bukan karena isu semata.

"Jangan berdasarkan isu. Surat itu dari mana tidak tahu kan, siapa yang bawa surat itu, pakta integritas kapan, makanya yang nanti memutuskan itu benar atau tidak ya pihak berwenang, Bawaslu mungkin bisa turun. Itu kan pendapat Pak Mahfud kita hargai saja pendapatnya, cuma ya diuji nanti kalau memang apa benar," pungkasnya.