JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tidak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi para balita dalam upaya mengurangi stunting.

Ma'ruf mengeklaim, ia belum pernah menemukan ada daerah yang mengurangi makanan tersebut.

Namun, ia bakal memberikan tindakan jika ada daerah yang menguranginya. 

"Saya di beberapa daerah melihat makanannya seperti apa yang disajikan, itu cukup baik, di mana-mana itu. Jadi kalau ada di satu tempat ada yang tidak seperti, itu akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan," kata Ma'ruf di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Salah Menu Cegah Stunting, Dinkes Depok Langsung Ganti Mitra di Tapos

Hal ini ia sampaikan merespons kabar terkait menu pencegah stunting di Depok yang dianggap sejumlah pihak tidak cukup memenuhi kandungan gizi.

Menu yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Ma'ruf pun berjanji bakal mengecek kebenaran kabar tersebut dan mencari tahu alasan di baliknya.

"Kalau ada laporannya akan saya tanya di mana kejadiannya, sehingga kualitas makananannya menjadi rendah, akan terus kita monitor di semua daerah," kata dia.

Baca juga: DPRD Depok Pertanyakan Wajah Wali Kota Mejeng di Stiker Toples Menu Stunting, padahal Dana dari APBN

Menu pencegah stunting di Kota Depok itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah anak menderita stunting.

Padahal, pengadaan makanan itu memakan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar atau Rp 18.000 untuk satu paket makanan.