FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dan Guru Besar Politik Indonesia Saiful Mujani mengatakan, masyarakat tidak boleh dituntut untuk tahu terkait Politik Dinasti.

Hal tersebut sebagai reaksi adanya komentar dari warganet yang menyebut, pembangunan politik dinasti Presiden Jokowi telah mencapai 63 persen.

"Itu juga udah lumayan, tidak fair kalau nuntut warga kebanyakan harus tahu apa itu politik dinasti dan lebih lagi apakah pak Jokowi sedang bangun politik dinasti secara cepat," ujar Syaiful dalam keterangannya di Aplikasi X (17/11/2023).

Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah menggencarkan sosialisasi kepada mereka yang khawatir dengan Politik Dinasti.

"Tinggal sosialisasikan aja secara masif oleh mereka yang concerned dengan politik dinasti dan implikasinya bagi pelaksanaan pemerintahan kita," ucapnya.

Dikatakan Syaiful, jika hal itu telah dilakukan, maka hasilnya akan merubah prospek kepemimpinan nasional dan nasib Indonesia lima tahun kedepan.

"Hasilnya akan merubah prospek kepemimpinan nasional dan nasib bangsa lima tahun ke depan," tandasnya.

Seperti diketahui, dinasti politik kembali menjadi perbincangan hangat di tengah dunia politik Indonesia.

Khususnya terkait dengan indikasi keinginan Presiden Jokowi untuk membangun dinasti politik dalam Pilpres 2024.

Hal ini semakin mencuat dengan adanya indikasi bahwa mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, memberikan dukungan kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Anwar Usman, yang pernah menjabat sebagai Ketua MK, terkesan memberikan "karpet merah" kepada Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

Meskipun telah ada pernyataan dari Anwar Usman terkait hal tersebut, namun berbagai tanda-tanda mendukung spekulasi bahwa langkah ini bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi keluarga dalam panggung politik nasional.

Presiden Jokowi, yang dikenal dengan pendekatan pragmatisnya dalam berpolitik, disinyalir berupaya memperkuat basis politiknya dengan melibatkan keluarga dalam arena politik nasional.

Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kontroversi terkait prinsip demokrasi dan pluralitas politik di Indonesia.

(Muhsin/fajar)