Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan berbagai inovasi dan terobosannya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Pahlawan. Alhasil, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil menerima dana insentif fiskal sebesar Rp 6,4 miliar dari pemerintah pusat.

Eri menyatakan penurunan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan bersama DPRD Surabaya.

"Ini menjadi semangat kita untuk terus berinovasi ke depannya," kata Eri dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eri mengatakan penerimaan dana insentif fiskal tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 350 tahun 2023, tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023.

"Alhamdulillah kita dapat insentif fiskal sebesar Rp 6,4 miliar kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati memaparkan data angka kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya.

"Jadi, data kemiskinan ekstrem yang kita terima terakhir sampai tahun 2022, dan mulai 2021-2022 angka kemiskinan ekstrem itu sudah ada penurunan sekitar 0,4 persen, data ini akan terus dituntaskan hingga akhir tahun 2023," kata Febrina saat memberi keterangan, pada Kamis (16/11).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 1,2 persen atau sekitar 35 ribuan, kemudian pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persen atau sekitar 23 ribuan.

Menurut Febrina, penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem itu tidak lepas dari berbagai terobosan Eri selama beberapa tahun terakhir ini. Salah satu yang terus digencarkan adalah program Padat Karya yang terdiri dari 23 jenis usaha dengan rentang pendapatan Rp 2-10 juta per orang.

"Selain itu, ada pula job fair yang menghubungkan langsung pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pemkot juga membuat aplikasi e-Peken untuk mengembangkan dan memberdayakan toko kelontong, dan SKW terus dikembangkan. Bahkan, saat ini semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya diberikan tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama mengentas kemiskinan," katanya.

Karena banyak orang yang telah mendapatkan pekerjaan, lanjut Febrina, TPT di Surabaya mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19, TPT Surabaya mencapai 9,79 persen. Kemudian, pada tahun 2021, TPT turun menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 terus menurun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya pada tahun 2023, TPT kembali turun menjadi 6,76 persen.

"Jadi, pada 2022-2023 TPT turun 0,9 persen," tegasnya.