KNews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku bahwa belakangan ini pihaknya mendapati laporan terkait dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Menurut Mahfud, dugaan kecurangan itu bisa saja benar adanya. Namun bisa juga hanya manipulasi informasi.

“Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi. Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat,” ucap Mahfud. “Tapi bisa juga dilakukan oleh warga sipil biasa,” imbuhnya.

Mahfud pun membeberkan terkait laporan-laporan yang pihaknya terima. Seperti laporan pemasangan baliho partainlolitik oleh oknum tertentu. Dan sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. “Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP.

Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi,” bebernya. Selain itu juga ada laporan terkait intimidasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil. Mahfud mengatakan, kejadian itu semua dilaporkan terjadi di DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dan Sumatera Utara dan mungkin juga di daerah lain.

“Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi,” ujar dia. Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban.

“Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok terntentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” kata Menko Polhukam Mahfud. “Kita berharap pemilu ini menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tak akan memberi berkah dan kebaikan jadi pemilu ini harus berjalan baik,” tambahnya.

Mahfud lantas menegaskan kepada para aparat keamanan baik itu TNI/Polri serta aparat sipil negara (ASN), birokrasi dan KPU serta Bawaslu agar bersungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai dan bermartabat.

“Harap diingat netralitas aparatur negara khususnya polri/ tni/ dan aparat sipil negara telah diatur dalam undang-undang yaitu UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” jelasnya. Tak hanya itu, dia juga berpesan kepada suruh masyarakat yang bergabung dan berafiliasi dalam kontestan pemilu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan.  (Zs/Tv.1)