PIKIRAN RAKYAT - Dokumen pakta intergritas yang ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso diduga diminta untuk mendukung Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

Bahkan, hingga kini pakta intergritas tersebut masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB), Jazilul Fawaid menyarankan agar kasus tersebut diproses sesuai hukum.

"Tentu kita tidak berdasar pada katanya-katanya. Kalau memang itu melanggar hukum diproses sesuai hukum," kata Jazilul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 16 November 2023.

Baca Juga: Empat Polisi Salah Tangkap Warga di Sukabumi Dibebastugaskan

Meskipun Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD sudah menyatakan pakta integritas ini tidak melanggar netralitas ASN. Namun, bagi Jazilul itu bukan kewenangan Mahfud.

"Ya itu kan pendapat pak Mahfud, ya kita hargai. Kita hargai saja pendapatnya, cuma di uji nanti kalau memang, apa benar? Kan gitu," katanya.

"Nanti kalau memang, supaya tidak terjadi isu-isu negatif, salah paham, pihak yang berwenang yang mengklarifikasi. Jangan berdasarkan isu," ujarnya.

Baca Juga: Pria di Sukabumi Cemburu Istri Selingkuh, Lampiaskan Kemarahan dengan Menyiksa Anak

Jazilul menyebutkan penyelenggaran Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bisa turun tangan. Setelah itu, lanjut Jazilul baru yang berwenang mengklarifikasi.

"Surat itu dari mana? Nggak tau kan? Siapa yang membawa surat itu? Pakta integritas kapan dilakukan.

"Kita nggak tau, makanya yang nanti memutuskan itu benar atau tidak ya tentu yang berwenang. Bawaslu mungkin bisa turun," tuturnya.***