PIKIRAN RAKYAT - Dugaan adanya pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 membuka kembali isu yang sempat merebak sebelumnya. Apalagi, pakta integritas tersebut disebut-sebut memuat tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat.

Hal itu mengungkit tudingan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), serta potensi penyalahgunaan data intelijen dalam Pemilu 2024. Pengamat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, data intelijen berpotensi disalahgunakan untuk memenangkan suara di suatu daerah untuk calon tertentu.

Oleh karena itu, lembaga intelijen serta aparat keamanan perlu betul-betul mempertahankan netralitas.

Akan tetapi, Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi membantah dugaan bahwa tim pemenangan Ganjar Pranowo memiliki kaitan dengan BIN. Dia juga tidak yakin dengan keaslian pakta integritas tersebut.

“Kami tidak pernah mendapatkan data intelijen sama sekali dan semua datanya dari mesin, dari big data yang bisa digunakan oleh siapapun dan calon manapun,” ucapnya, Rabu 15 November 2023.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun memastikan, akan segera menelusuri kebenaran informasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pakta integritas tersebut terbit pada Agustus 2023. Pada saat itu, Ganjar Pranowo belum resmi berstatus Capres.

”Itu bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi bahasanya," ujarnya pada Selasa 14 November 2023.

Selain itu, Cawapres Ganjar Pranowo itu juga mengatakan bahwa pakta integritas itu tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara. Dalam pakta integritas yang beredar, Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin, antara lain siap mencari dukungan suara minimal 60 persen+1 di Kabupaten Sorong untuk Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Pakta itu ditandatangani oleh Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.

Kemudian pada Selasa 14 November 2023, Yan Piet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan laporan pemeriksaan BPK. Pada saat diperiksa KPK, dia pun tidak menjawab pertanyaan soal pakta integritas yang beredar di publik.

Kuasa hukum Yan Piet, Hadi Tausikal juga belum bisa berkomentar. Sebab, dia mengaku belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Yan Piet yang saat ini masih diproses hukum oleh KPK.

"Intinya bahwa saya belum konfirmasi bersangkutan dengan klien saya. Jadi saya mau berkomentar apa yang saya komentar," katanya.

Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi mengungkapkan bahwa pakta integritas yang mengandung tanda tangan Pj Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat perlu dipertanyakan kebenarannya.

“Itu bisa sama-sama kita telaah lebih lanjut, saya tidak yakin BIN membuat komitmen dalam bentuk kertas yang bisa bocor atau ditemukan atau bagaimanapun,” katanya.

Prabu Revolusi mengungkapkan, tim pemenangan Ganjar-Mahfud tidak memiliki hubungan dengan BIN. Mereka juga tidak pernah menggunakan data intelijen untuk kepentingan kampanye.

Jika pakta integritas tersebut memang ada, dia mengatakan bahwa hal itu tidak melanggar hukum karena pada Agustus 2023 Ganjar Pranowo belum resmi menjadi capres.

“Kalau tidak salah saya lihat tanggalnya, bulan Agustus belum ada capres-cawapres, jadi bagaimana nama Ganjar ada di dokumen itu perlu dipertanyakan,” ujar Prabu Revolusi.

Senada, politikus PDIP Bambang Wuryanto juga mengatakan bahwa pakta integritas itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Sehingga, dia tidak bisa berkomentar tentang barang yang belum terkonfirmasi.

“Surat itu resmi atau tidak resmi? Belum diklarifikasi,” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.***