Jember (beritajatim.com) – Panitia Khusus DPRD Jember, Jawa Timur, menginginkan agar pembelian beras dari petani oleh pemerintah daerah setempat bisa berkelanjutan, dan tak hanya dilakukan saat pandemi Covid-19.

Anggota Pansus Covid-19 Achmad Dhafir Syah mengatakan, saat ini bupati membeli seribu ton beras dari petani untuk diberikan sebagai bantuan sosial kepada keluarga yang terdampak pandemi. “Tapi alangkah baiknya, kalau memang tidak menyalahi regulasi, proses penyediaan beras bukan hanya untuk jangka pendek. Alangkah baiknya bisa meng-cover bantuan sembako untuk penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) maupun PKH (Program Keluarga Harapan), karena ini jangka panjang,” katanya, Selasa (7/9/2021).

Namun, Dhafir agak pesimistis. Dia mempertanyakan kemampuan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menggiling beras petani sebelum dijual ke pemda dalam memenuhi target pengadaan untuk bantuan sosial PKH dan BPNT. “Surplus gabah pada April 2021 adalah 138 ribu ton,” katanya. Sementara kemampuan gapoktan menggiling beras petani terbatas.

Ridwan, Ketua Gapoktan Mitra Tani Sejati di Kecamatan Silo, setuju dengan ide Dhafir, karena dengan demikian ada nilai tambah bagi petani. “Cuma kendalanya, kami rerbentur di pemasaran. Kalau usulan tadi masuk, kami sebagai petani bersyukur sekali bisa menyuplai BPNT dan PKH. Itu sangat membantu pemasaran kami, karena kami tumpuan petani agar hasil panen mereka dibeli pemerintah,” katanya.

Ridwan mengatakan, sebagian anggotanya sudah menitipkan gabah untuk diproses menjadi beras dan dikemas. “Namun kalau ada yang terburu-buru, ya kami beli gabahnya. Kami langsung beli gabah ke petani karena gapoktan butuh kerja. Saking ingin beli gabah ke petani, kami memberi pinjaman benih, pupuk, bahkan sedikit modal, sehingga tidak mungkin kami tidak beli ke petani. Kami tidak dipisahkan. Selama harga masih sama dengan yang lain, insya Allah petani akan (jual) ke kami,” katanya.

Gapoktan Mitra Tani Sejati mendapat kuota pengadaan 30 ton beras. “Kami tidak punya dryer, sehingga (kuota) sesuai kemampuan kami,” kata Ridwan. Dinas Pertanian memberikan waktu bagi gapoktan untuk menggiling gabah menjadi beras selama satu pekan.

Ali Muntoha dari Gapoktan Mutiara Tani juga mendukung keinginan Dhafir. “Program BPNT ini konsepnya secara esensial adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Yang terjadi sekarang tidak demikian. Karena beras yang disuplai di masing-masing wilayah itu antardaerah. Contohnya di Tanggul, banyak disuplai beras dari Kabupaten Lumajang, banyak disuplai dari Kecamatan Ajung. Ini mematikan ekonomi di tingkat desa. Gapoktan yang selama ini dibina Dinas Pertanian Jember tidak bisa bekerja, karena beras disuplai pabrikan besar yang notabenenya punya tunda jual luar biasa dan modal kuat. Bayangkan, menyuplai agen, tunda bayarnya satu bulan lebih. Kami mau berbuat apa?” katanya.

Ali minta hal ini diperhatikan. “Jadi bukan kami tidak mampu menampung (gabah) petani, tapi keterbatasan kami dengan permodalan. Kami berharap program (pembelian beras dari petani oleh Pemkab Jember) ini akan berlanjut, dan BPNT bisa kami suplai. Kita apresiasi bahwa ini program bagus dan ke depan jangan hanya sebatas pada masa pandemi Covid,” katanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penampungan beras sebelum dibagikan sebagai bantuan sosial. Gapoktan Mutiara Tani memiliki mesin dengan kapasitas penggilingan 1,5 ton gabah per jam dan vertical dryer dengan kapasitas 15 ton sekali proses pengeringan yang memakan waktu 6-8 jam. “Kami untuk termin pertama (pengadaan) sudah mendistribusikan 14,7 ton beras ke tiga kecamatan, yakni Tanggul, Sumberbaru, dan Semboro. Sisanya ada stock opname di gudang kami,” kata Ali.

“Yang jadi masalah, kami kemarin khawatir, sudah melakukan stok sebulan lalu, tapi tidak ada pendistribusian. Distribusi yang kemarin mengagetkan kami, karena di Desa Jambesari hanya ada satu penerima 10 kilogram beras. Kami punya komitmen dengan Dinas Pertanian untuk mengantar sampai tingkat desa. Kami khawatir barang tidak terdistrubusi. Kalau sudah dua bulan di tempat penyimpanan yang tidak standar akan ada hama gudang, akhirnya downgrade. Kami lebih senang menyimpan dalam bentuk gabah karena lebih aman,” kata Ali.

“Akan tetapi kemarin Pak Kadis (Kepala Dinas Pertanian menyatakn) satu minggu siap. Bahkan ada tim dari dinas inspeksi ke kami pada hari Ninggu untuk memastikan kesiapan stok. Tolong ke depan, antara suplai dan permintaan ini betul-betul sinergi. Jangan sampai kami sudah menyiapkan maksimal,. tapi penyalurannya ada masalah. Kenapa kemarin hanya (pengadaan beras dari petani sebanyak) 500 ton, karena nmelihat perkembangan verifikasi (penerima bantuan) di awal, dalam waktu yang panjang hanya sekian persen yang terverifikasi,” kata Ali.

Mendengar adanya persoalan tersebut, Wakil Ketua Pansus Covid David Handoko Seto menginginkan, agar pengadaan beras untuk program sosial BPNT dan PKH sejak hulu hingga hilir ada di Jember. “Jadi beli beras di petani, dilakukan gapoktan, dan berasnya didistribusikan untuk masyarakat Jember. Tidak kemudian untuk urusan-urusan besar, mendatangkan beras dari luar daerah,” katanya, berjanji menyampaikan hal ini kepada Bupati Hendy Siswanto. [wir/suf]