Senin, 13 November 2023 – 19:16 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa saat beraudiensi dengan Komnas HAM, di Jakarta, Senin (13/11/2023). Foto: supplied/IKOHI

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan aktivis pergerakan Budiman Sudjatmiko terkait kasus 19971998.

Desakan disampaikan seusai beraudiensi dengan Komnas HAM di Jakarta, Senin (13/11). Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat, yakni IKOHI, Kontras, IMPARSIAL, PBHI Nasional, ELSAM, WALHI, Centra Initiative, Forum De Facto, HRWG.

Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) Zainal Muttaqin atas nama koalisi menyebut belakangan ini muncul pernyataan Budiman Sudjatmiko yang mengaku telah menanyakan perihal kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 kepada Prabowo Subianto.

"Di mana pada intinya menegaskan bahwa Prabowo Subianto mengakui dirinya melakukan tindakan tersebut," kata Zainal dikutip dari siaran pers koalisi, Senin.

Dia menyebut pengakuan Prabowo itu seharusnya disampaikan kepada Komnas HAM sebagai institusi negara yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat.

"?Karena bagaimanapun kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat," ucapnya.

Koalisi memandang pernyataan Budiman memperkuat dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998, sehingga tidak bisa lepas dan memang sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi.

Dalam konteks ini, koalisi menilai pernyataan Budiman menjadi informasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti, mengingat hal itu akan mendukung upaya penuntasan kasus penculikan dan penghilangan paksa yang hingga hari ini tidak kunjung menemui titik kejelasan.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak Komnas HAM selidiki omongan Budiman Sudjatmiko soal pengakuan Prabowo Subianto tentang kasus 1997/1998.

-