KNews.id – Bakal calon presiden Prabowo Subianto meminta buruh di Indonesia tidak banyak menuntut kenaikan upah, terlebih perusahaan tempat bekerjanya sedang tidak untung. Menurutnya, jika buruh banyak menuntut kenaikan upah maka bukan tidak mungkin perusahaan tempat bekerjanya bisa pindah ke luar negeri.

“Buruh kau udah dapat ini, ini, ini, angkutan akan kita bebaskan supaya kau kerja juga ringan. Ya sudah dong jangan kau tuntut-tuntut pengusaha (naikkan upah). Kalau tidak untung pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, ke mana ke mana,” kata Prabowo saat acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia Jakarta.

Ia mengaku akan berbicara dengan pimpinan buruh, karena jika dirinya terpilih menjadi Presiden maka akan banyak subsidi yang diberikan pemerintah nantinya.

“Kita akan bicara ke pemimpin buruh, saudara, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, sekolah harus dibikin tidak bayar, kami akan kasih makan siang (gratis),” kata Prabowo.

“Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen untuk orang yang butuh,” sambungnya.

Serikat Pekerja Geram

Presiden KSPI Said Iqbal menilai pernyataan Prabowo terkesan tidak memahami dunia perburuhan, bahkan tidak berpihak pada kepentingan buruh. Menurutnya, boleh jadi pernyataan Prabowo dibisiki oleh orang-orang sekitarnya yang patut diduga ingin cari muka kepada pengusaha agar mereka mendapat dukungan dari pengusaha.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, kata Said, ada niatan keinginan untuk mendapat dukungan finansial, sehingga para pembisik ini sangat berbahaya untuk Prabowo untuk mendapat dukungan dari kalangan buruh.

“Sebagai masukan dari organisasi serikat buruh untuk Capres Prabowo dan para Capres lainnya, isu upah dan jaminan sosial serta penciptaan lapangan kerja dan hapus outsourcing adalah isu arus utama di kalangan buruh,” ujar Said.

Said pun memaparkan seluruh capres di seluruh dunia, baik di Amerika, Jerman, Inggris, Negara Nordik, Negara Eropa lainnya, Brasil, Peru, negara Amerika lainnya, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Bangladesh, belahan dunia lainnya, seluruh serikat pekerja di negara masing-masing pasti berjuang menuntut kenaikan upah minimum dan upah berkala (upah di atas satu tahun).

Ia mencontohkan, baru-baru ini serikat buruh Brasil berhasil menyakinkan Presiden Lula untuk menaikkan upah minimum 13%, padahal inflansi hanya 4% dan pertumbuhan ekonominya hanya 3,2%.

Di Amerika, serikat pekerja automotif UAW berhasil menyakinkan Presiden Joe Biden untuk menaikkan upah buruh otomotif 30 persen.

Di Inggris, Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum dan berhasil naik di atas 20%.

“Di Amerika Serikat, ketika terjadi pemilihan presiden maka isu upah minimum adalah salah satu isu yang paling panas bagi para calon Presiden Amerika. Sebagai contoh, ketika Obama melawan Mitt Romney, di dalam kampanyenya mereka saling menyampaikan nilai kenaikan upah minimum setiap tahun dengan angka yang berbeda. Begitu pula dalam Pilpres antara Obama melawan McCain juga mengatakan kenaikan upah minimum untuk buruh Amerika setiap tahunnya harus naik,” kata Said.

“Jadi tidak benar dan keliru pendapat Capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut.

“Harusnya Pak Prabowo mengajak para pekerja buruh duduk bersama untuk melakukan dialog, musyawarah mufakat untuk melakukan perundingan antara pengusaha dan pekerja jika pengusahanya itu rugi,” harap Mirah. Ia menilai, seharusnya Prabowo tidak menyamaratakan seluruh perusahaan.

Jika sebuah perusahaan memang merugi, buruh juga pasti bisa memahami dan tidak meminta kenaikan upah yang tinggi. “Ada banyak perusahaan yang untung maka Pak Prabowo seharusnya menyampaikan pesan juga agar berikan upah buruh secara layak dan adil. Itu yang harusnya disampaikan, tapi mungkin Pak Prabowo terbawa karena beliau juga kan pengusaha, jadi mungkin lupa atau bagaimana,” tuturnya.

Tak Empati

Juru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra, menanggapi pernyataan Prabowo yang meminta buruh untuk tak selalu menuntut pengusaha menaikkan upah mereka, terutama ketika perusahaan tempat mereka bekerja sedang tidak untung.

Bagi Surya Tjandra, pernyataan tersebut memperlihatkan tidak ada empati kepada kehidupan para buruh.

Padahal menurutnya, buruh adalah kalangan yang paling rentan jatuh miskin.

“Mereka ini situasinya paling rentan, tertimpa situasi sedikit saja bisa langsung jatuh miskin. Padahal mereka inilah yang telah menjaga pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5 persen melalui konsumsi dan daya beli yang dimiliki meski terbatas,” kata Surya melalui keterangannya, Kamis (9/11/2023).

Menurut Surya, beberapa waktu terakhir adalah momen di mana tekanan terberat mendera para buruh dalam sejarah negeri ini.

Dia menyebutkan tekanan beruntun terhadap kaum buruh dimulai sejak pandemi Covid-19, yang berdampak PHK di segala sektor, hingga pada lahirnya UU Cipta Kerja yang mengancam keamanan kerja para buruh.

Sebab itu, lanjut mantan Wakil Menteri ATR/BPN ini, buruh harus dijaga daya belinya karena kontribusi mereka yang signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi agregat. “Konsumsi agregat berkontribusi sebesar 52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah buruh di Indonesia relatif rendah dari total biaya produksi. Menurut hasil survei Bank Dunia, komponen gaji karyawan hanya 9-12 persen dari total biaya produksi,” ucapnya.

Surya menambahkan, bahwa pendekatan pembangunan pemerintah saat ini, sebagaimana dibela Prabowo, justru mengeluarkan kelas menengah ini, termasuk buruh, dari perhatian.

Padahal, lanjut dia, upah layak bagi buruh adalah pintu masuk untuk mendorong percepatan peluang menuju Indonesia Emas 2024.