Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jawa Timur, menerima penetapan bersama dengan catatan terhadap Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Ada lima catatan yang disampaikan juru bicara fraksi Tabroni, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021). “Kami menolak pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD, karena prioritas fiskal ke depan seharusnya difokuskan untuk masalah kesehatan, jaring pengaman sosialm dan pemulihan ekonomi,” katanya.

Tabroni mengingatkan, rasionalitas pemindahan kantor pemkab dan DPRD untuk pemerataan ekonomi jelas tidak mendasar. “Pertama, pemindahan kantor Pemkab dan DPRD yang masih berada di Kecamatan Patrang (eks kota administratif) jelas bukan pemerataan ke arah utara Jember,” katanya.

Kedua, lanjut Tabroni, pemerataan ekonomi seharusnya lebih diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, revitalisasi pasar–pasar tradisional, dan memperkuat wisata desa dan pertanian.

PDI Perjuangan juga menolak segala bentuk eksploitasi tambang, baik pasir besi di pantai selatan maupun tambang lain yang berpotensi merusak lingkungan. “Namun demikian, kami Fraksi PDI Perjuangan menyadari perlu adanya revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember karena sudah menetapkan beberapa wilayah sebagai wilayah tambang,” kata Tabroni.

PDI Perjuangan ingin infrastruktur Kabupaten Jember ke depan tidak hanya bersifat konvensional untuk mendukung layanan publik yang adaptif terhadap teknologi. “Tapi harus pula dibangun inftrastuktur digital atau infrastruktur internet dalam rangka dukungan kepada layanan publik, digitalisasi ekonomi, dan pendidikan,” kata Tabroni.

Penanganan kemiskinan di Kabupaten Jember, menurut Tabroni, harus diawali dengan validitas data penduduk. “Upaya ini harus diikuti dengan target yang jelas, anggaran yang memadai, dan proses pelaksanaan pendataan yang serius, agar nantinya penanganan kemiskinan tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat jumlah, dan tepat waktu,” katanya.

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada Bupati Hendy Siswanto, bahwa sektor pertanian tidak hanya soal penanganan kekurangan pupuk subsidi. “Tapi juga soal saran produksi lainnya dan penanganan paska panen,” kata Tabroni. [wir/but]