Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar mengevaluasi posisi pejabat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pemerimtah kabupaten.

Nasdem meminta bupati wakil bupati untuk bisa proporsional dan profesional mengisi pos-pos jabatan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. “Contohnya Dinas Pendidikan, Bappeda, dan BPBD serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang dirasa belum bisa menjadi kepanjangan tangan bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan janji kerja bupati,” kata Budi Wicaksono, juru bicara dalam pandangan akhir Fraksi Nasdem.

“Dalam pengawasan kami, OPD-OPD tersebut perlu dievaluasi. Bukan karena mereka tidak cakap, namun kami lebih menilai bahwa mereka tidak pas pada posisi tersebut,” kata Budi, dalam sidang paripurna penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

Nasdem juga meminta agar bupati memaksimalkan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang sudah dibahas dan disahkan. “Kami meminta segera ada action nyata, sehingga tidak hanya ditetapkan dan menjadi macan kertas. terutama perda-perda yang terkait dengan peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang berimplikasi untuk kesejahteraan rakyat Jember,” kata Budi.

“Nasdem meminta Eksekutif dan legislatif sebagai mitra dalam pemerintah harus terus bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam mengimplementasikan setiap kebijakan dan keseluruhan program yang ada,” kata Budi.

Budi menekankan agar sembilan program unggulan bupati dan wakil bupati yang telah dituangkan dalam rumusan RPJMD 2021-2026 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah yang terencana, terarah, terukur, tepat anggaran, dan tepat sasaran. “Terus berinovasi dalam pelaksanaan program membangun Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan siap pakai dengan memperbanyak bimtek bimtek inovatif,” katanya.

Nasdem mengingatkan bupati agar membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk calon-calon investor secara vertikal dan horisontal. Budi menekankan pelaksanaan program dengan menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, tindakan, kendali, dan evaluasi.

“Evaluasi setiap kegiatan dan program serta melakukan perbaikan-perbaikan terkait segala kebijakan yang masih belum maksimal dan tepat sasaran. Pasca RPJMD ini menjadi perda sesegera mungkin penyesuaian Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) segera dibahas dan ditetapkan diikuti dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar segera tercipta tatanan Jember yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan kita selama ini,” kata Budi. [wir/but]