Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Jember, Jawa Timur, mendorong Bupati Hendy Siswanto untuk segera menata kembali birokrasi dan layanannya.

“Fenomena kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam hal penanganan Covid-19 kemarin hendaknya menjadi pelajaran berharga. Bupati sudah seharusnya segera mendefinitifkan jabatan Kepala OPD yang dinilai mampu dan profesional di bidangnya,” kata Dogol Mulyono, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

Tujuannya, lanjut Dogol, agar layanan publik berjalan lancar, tidak menjerumuskan kerja-kerja bupati ke dalam hal yang salah dan berdampak hukum, serta mampu mewujudkan serapan anggaran yang memadai.

“Hari ini, masih kita lihat serapan anggaran itu sangat rendah dan berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di lingkungan Dinas Pendidikan misalnya, banyak jabatan kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas dan rangkap jabatan, yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan di Jember,” kata Dogol.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya meminta agar sinergi pemerintah kabupaten dengan fungsi DPRD dimaksimalkan. Dalam penyusunan program kerja OPD, hendaknya memperhatikan hasil serap aspirasi (reses) yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang secara langsung berhadapan dengan rakyat dan mengerti kondisi kebutuhan rakyat di daerah pemilihannya,” kata Dogol.

“Wes wayahe, jika kinerja OPD tidak menunjukkan hasil yang baik bagi kelangsungan pemerintahan dan layanan kepada rakyat, serta tidak mampu menyeimbangkan kinerja serta keinginan bupati sebagaimana janji politiknya untuk rakyat, hendaknya bupati bertindak tegas. Berikan jabatan kepala OPD kepada mereka, yang mampu dan mengerti keinginan rakyat, kerja cepat dan tepat sesuai harapan kita semua,” kata Dogol.

Fraksi GIB menekankan hal ini setelah mencermati berbagai masukan dan aspirasi yang diperoleh dalam rapat-rapat Panitia Khusus RPJMD bersama pemangku kepentingan. “Muncul beragam kondisi layanan publik yang mau tidak mau harus segera berubah lebih baik,” kata Dogol.

“Harapan rakyat hari ini bukan pemindahan kantor atau pusat pemerintahan, melainkan adalah layanan publik khususnya pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang perlu menjadi skala prioritas,” kata Dogol.

Dalam pandangan Fraksi GIB, layanan satu pintu selama ini tidak benar-benar satu pintu. “Tapi masih banyak pintu yang mengharuskan pengguna layanan masuk ke pintu OPD lain di tempat yang berbeda. Bukan saja ribet dan ruwet, layanan berbagai perijinan di Jember masih lambat dan membutuhkan waktu panjang,” kata Dogol.

Akibatnya, lanjut Dogol, laju investasi dan ekonomi tidak bisa berlangsung cepat sesuai harapan rakyat. “Terlebih selama pandemi ini, percepatan layanan dengan sistem online harus lebih dipermudah dan cepat, bukan justru menjadi alasan terhambatnya layanan publik. Kami berharap, fungsi PTSP sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang bisa diwujudkan sebaik-baiknya untuk rakyat,” katanya. [wir/but]