PIKIRAN RAKYAT - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendukung kelangsungan ekosistem pers nasional yang sehat. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) membahas kondisi pers nasional, khususnya media cetak di Gedung Kementerian Kominfo, Medan Merdeka Barat, Kamis, 8 November 2023.

Menurutnya, perlu adanya kebijakan afirmatif atau affirmative policy untuk menyelamatkan pers nasional. Budi mengatakan, pemerintah sangat memahami situasi industri pers nasional saat ini, termasuk media cetak.

"Untuk itu kami ingin mencoba mencari skema yang dimungkinkan oleh regulasi, guna mendukung dan membantu kelangsungan ekosistem pers nasional,” kata Menkominfo di depan Ketua Umum SPS Pusat Januar P. Ruswita, Sekretaris Jenderal SPS Asmono Wikan, Wakil Ketum Bidang Organisasi & Hukum SPS Syamsudin H Sutarto, dan Wakil Ketum Bidang Hubungan Antarlembaga & Komunikasi SPS Pung Purwanto.

Januar P. Ruswita bersyukur lantaran Budi Arie memahami kondisi yang sedang dialami industri pers, khususnya media cetak. “Bahkan ternyata beliau sudah mencari solusi penanganannya,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengungkap urgensi media arus utama menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, mesti dikawal pers yang sehat dengan produk-produk jurnalistik berkualitas dan mencerdaskan.

“Keberadaan media-media arus utama diperlukan untuk menangkal berita hoaks yang berseliweran dan menyesatkan,” katanya.

Sementara Sekretaris Jenderal SPS berharap, negara melalui Kementerian Kominfo, memberikan keberpihakan terhadap eksistensi industri pers nasional. Hal tersebut menurut dia agar kualitas jurnalisme dan keberlanjutan bisnis pers nasional dapat pers dijaga.

Selain Menkominfo Budi Arie, dalam kesempatan itu hadir pula Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria.

Pertemuan Menkominfo Budi Arie Setiadi dengan pengurus SPS pusat di Jakarta, Kamis, 9 November 2023.

76 tahun silam, tepatnya 8 Juni 1946, tokoh-tokoh, pendiri perusahaan-perusahaan pers nasional berkumpul di Yogyakarta untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Organisasi ini menjadi alat perjuangan dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia melalui pers.

Salah satu momentum terpenting SPS terjadi tahun 2011, saat Kongres XXIII di Bali. Seiring perkembangan bisnis anggota-anggotanya, organisasi ini bertransformasi. Menjadi bukan sekadar organisasi penerbit media cetak dan mengubah jenama Serikat Penerbit Suratkabar menjadi Serikat Perusahaan Pers.

Saat ini SPS memiliki 30 cabang provinsi yang di seluruh Indonesia, 600 anggota perusahaan pers. Mayoritas berasal dari media cetak arus utama yang sudah mengembangkan bisnis persnya ke berbagai platform.***