Sebenarnya, fenomena apa itu? Apakah merupakan bentuk ketidakpuasan warganet terhadap kondisi politik di tanag air? Menurut pengamat psikologi dari UI Nadia Yovani, fenomena di media sosial itu, harus dilihat dari dua sisi. Pertama adalah fanatisme masyarakat terhadap politik. Yang kedua adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap politik, sehingga perilaku politikus kerap dibentukan dengan moralitas.

"Tetapi sepertinya yang banyak terjadi adalah fenomena kedua. Ini karena masyarakat membenturkan antara fakta politik dengan moralitas agama. Padahal kedua hal tersebut sangat berbeda," ucap dia saat dihubungi, Kamis (9/11).

Faktanya, moralitas agama berlandaskan pada ayat suci, seperti Al-Quran. Di sisi lain, politik berdasarkan pada aturan yang berlaku. Sehingga terkadang fakta politik berseberangan dengan moralitas agama. Hal itulah yang menyebabkan banyak masyarakat kaget terhadap perilaku politikus yang terlihat tidak sesuai moralitas agama, tetapi sebenarnya didukung oleh aturan berlaku. Padahal, selama hal itu tidak menabrak kostitusi, maka apa yang dilakukan atau diperlihatakan oleh politikus, dinilainya, sah-sah saja. 

"Ini karena masyarakat kita enggak melek politik. Sehingga, mereka mencoba membenturkan poltik dengan agama," ucap dia.

Maka dari itu, sudah waktunya bagi pemerintah dan pelaksana pemilu untuk meningkatkan angka melek politik masyarakat. Di antaranya, dengan mencoba mencari tahu cara menurut hukum, apakah sikap politik yang dilakukan politikus itu benar atau tidak dari sisi konstitusi. Jadi, bukan bagus atau tidak menurut agama.

Untuk itu, perlu peran dari pemerintahan level terendah seperti RT atau RW untuk membuat masyarakat melek politik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi politik kepada pemilih pemula dan masyarakat umum lainnya yang berperilaku seperti belum melek politik.

Sehingga, sebelum masuk kotak suara, pemilih sudah mempunyai pengetahuan yang cukup soal misi dan visi dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Jadi, pemilih tidak sekedar melihat karismatik calon saja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Satria mengatakan, topik Cawapres Boneka dan tagar #LawanPenghianat Reformasi di Twitter, lebih disebabkan oleh permainan para buzzer.

"Sudah saya cek. Sebagian besar merupakan akun buzzer anonim. Tampaknya, mereka menargetkan untuk mengurangi perolehan suara Prabwo-Gibran di TPS," ucap dia.

Dia menyebut, sulit untuk membendung hal itu di media sosial. Apalagi ada indikasi kalau tim sukses dari calon presiden dan wakil presiden memanfaatkan media sosial buat menaikkan citranya dan juga menjatuhkan citra kompetitor. Sehingga bisa dikatakan hal itu merupakan bagian dari strategi untuk menjatuhkan pasangan tertentu. Dan sepanjang tidak sampai pada fitnah, maka dianggap sesuatu yang wajar di tahun politik.

Hariqo juga memperediksi topik dan tagar ini bakal terus digoreng hingga pekan depan. Atau setidaknya sampai ada isu baru yang bakal digoreng oleh tim buzzer dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.