Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, mendesak Bupati Hendy Siswanto untuk mengganti semua pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak loyal dan tak bisa bekerja dengan baik melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Juru bicara Panitia Khusus RPJMD DPRD Siswono mengatakan, pemimpin yang diharapkan masyarakat adalah bupati yang visioner. “Bupati yang visioner ini tentunya harus diterjemahkan, dan dikawal dengan loyalitas OPD yang mampu mengoptimalkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sekda (Sekretaris Daerah) tugasnya memantau,” katanya, dalam sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

“OPD yang tidak mampu mengoptimalkan (APBD) agar direformasi, karena saya paham bupati sudah memberi keleluasaan kepada OPD. Kalau masih ‘cengel’ (keras kepala dan tidak bisa diberitahu, bahasa Madura – red), tidak ada kata lain: ganti. Syaratnya hanya mampu mengoptimalkan serapan APBD. Jangan sampai apa yang terjadi beberapa tahun ini terulang (serapan rendah, red),” kata Siswono.

Isu reformasi birokrasi ini disuarakan oleh sejumlah fraksi dalam naskah pandangan akhir masing-masing dalam sidang paripurna kemarin. Fraksi Partai Nasional Demokrat meminta Bupati Hendy Siswanto agar bisa proporsional dan profesional dalam mengisi pos-pos jabatan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

“Contohnya Dinas Pendidikan, Bappeda, dan BPBD serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang dirasa belum bisa menjadi kepanjangan tangan bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan janji kerja bupati. Dalam pengawasan kami, OPD-OPD tersebut perlu dievaluasi. Bukan karena mereka tidak cakap, namun kami lebih menilai bahwa mereka tidak pas pada posisi tersebut,” kata Budi Wicaksono, juru bicara Fraksi Nasdem.

Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Dogol Mulyono menyarankan bupati segera mendefinitifkan jabatan Kepala OPD yang dinilai mampu dan profesional di bidang masing-masing. “Tujuannya, agar layanan publik berjalan lancar, tidak menjerumuskan kerja-kerja bupati ke dalam hal yang salah dan berdampak hukum, serta mampu mewujudkan serapan anggaran yang memadai,” katanya.

“Wes wayahe, jika kinerja OPD tidak menunjukkan hasil yang baik bagi kelangsungan pemerintahan dan layanan kepada rakyat, serta tidak mampu menyeimbangkan kinerja serta keinginan bupati sebagaimana janji politiknya untuk rakyat, hendaknya bupati bertindak tegas. Berikan jabatan kepala OPD kepada mereka, yang mampu dan mengerti keinginan rakyat, kerja cepat dan tepat sesuai harapan kita semua,” kata Dogol.

“Hari ini, masih kita lihat serapan anggaran itu sangat rendah dan berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di lingkungan Dinas Pendidikan misalnya, banyak jabatan kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas dan rangkap jabatan, yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan di Jember,” kata Dogol.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya meminta agar sinergi pemerintah kabupaten dengan fungsi DPRD dimaksimalkan. Dalam penyusunan program kerja OPD, hendaknya memperhatikan hasil serap aspirasi (reses) yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang secara langsung berhadapan dengan rakyat dan mengerti kondisi kebutuhan rakyat di daerah pemilihannya,” kata Dogol.

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, kepemimpinan Jember sekarang sudah berbeda. Dia ingin mengejar ketertinggalan Jember dibandingkan daerah lain. “Sistem yang diterapkan bupati sekarang adalah sistem gotong royong. Kerja tim, team work. Karena kalau tidak team work, tidak mungkin bisa berhasil,” katanya.

“Makanya, bupati memberikan kepercayaan seluas-luasnya. Bupati menghindari konsentrasi politik kemarin. Saya tidak mau (melihat) ini mendukung saya, ini tidak mendukung saya. Semua ASN saya rangkul. Sistem keterbukaan yang saya tawarkan, ada pendekatan kepercayaan di situ,” kata Hendy.

Selama memimpin Jember sejak 26 Februari 2021, Hendy sudah bisa membaca tingkat loyalitas pejabat ASN Pemkab Jember. “Nampak sekali, dan itu sudah terang-benderang semuanya. Tinggal saya pegang data dulu, cek data, semua akan saya periksa. Kami lihat dulu. Sekarang kami sedang mengumpulkan data,” katanya.

Saat ini, Hendy sedang mengevaluasi semua surat keputusan dan peraturan bupati yang diterbitkan berdasarkan masukan dari kepala-kepala OPD. Hasil evaluasi itu akan menjadi salah satu pertimbangannya untuk mengevaluasi baik-buruknya kinerja kepala OPD bersangkutan. “Karena saya mengharapkan terus teman-teman ASN membenahi diri. Wes wayahe membenahi diri. Kalau sekarang seandainya ada satu dua orang dievaluasi, itu bukan untuk menyudutkan mereka,” katanya.

Pejabat yang memperoleh hasil buruk dalam evaluasi tersebut akan diganti dan diminta mengikuti bimbingan teknis (bimtek). “Gantian dulu. Sampeyan bimtek, kemudian masuk kembali. Tetap ini anak saya yang harus saya lindungi semua,” kata Hendy. [wir/kun]