Antv – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11/2023).

Penandatangan ini merupakan komitmen Pj Gubernur Agus Fatoni mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024.

"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan," jelasnya.

Fatoni mengatakan, bahwa anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Ada anggaran tersebut memang sudah dianggarkan dalam APBD murni dan ada juga yang dilakukan perubahan di APBD Perubahan. Bahkan ada juga sebagian yang justru tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut.

"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas Fatoni.

Terkait penggunaan BTT kata Fatoni mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun dengan pemahaman yang Ia berikan sekaligus sebagai Dirjen Bina Keuangan Kemendagri perlahan kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu lagi dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.

"Awalnya banyak bertanya karena tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai?. Banyak yang bertanya seperti itu dan  setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan," ujar Fatoni.

Lebih jauh Fatoni mengatakan penandatanganan NPHD ini juga menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara.

Pasalnya penandatanganan ini menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.

Dalam kesempatan itu Fatoni juga berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Ia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

"Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," kata Fatoni.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D menyampaikan rasa terima kasih kepada pak Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD dan dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234M dan dibagi dua porsi.

Porsi pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp93 miliar dan nanti di tahun 2024 senilai Rp140 miliar yaitu 60%.

"Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," jelasnya.

Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp416.918.651.985,-  dan Tahun 2024 sebesar Rp637.059.959.605.

Selanjutnya, kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp137.700.016.432,- dan tahun 2024 sebesar Rp215.277.551.648.