10 November 2023 10:25 WIB

Hasto mengatakan bahwa penentuan calon pemimpin tidak boleh dilakukan dengan rekayasa atau manipulasi hukum.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (X/ruhutsitompul)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mempertanyakan keabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Pasalnya, Anwar Usman yang memutuskan materi gugatan terkait usia capres dan cawapres telah terbukti melanggar kode etik dan dicopot jabatannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahkan terbukti adanya campur tangan dari luarnya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan ini menyentuh persoalan terkait dengan bagaimana keabsahan dari pasangan Pak Prabowo dan Gibran," kata Hasto di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (9/11/2023).

Sebut Cak Imin Ahli Lihat Peluang, Hasto PDIP: Jokowi Lengah Dikit Langsung Deklarasi dengan Anies

Hasto mengatakan bahwa penentuan calon pemimpin tidak boleh dilakukan dengan rekayasa atau manipulasi hukum.

Di sisi lain, ia menyebut banyak pihak yang merasa keberatan dengan sanski yang diterima oleh Anwar Usman. Seorang pemimpin, kata dia, harus bertanggung jawab berdasarkan kebenaran dan nurani.

"Sehingga suara-suara rakyat itu seharusnya didengarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin ketika melanggar etika," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa MK merupakan benteng konstitusi dan demokrasi. Oleh karena itu, ia menyebut hakim MK sudah seharusnya bebas dari konflik kepentingan.

"Apalagi terbukti ada conflict of interest, dan ini sangat membahayakan demokrasi bangsa, maka selayaknya kalau mundur," pungkasnya.