Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, mengkritik program pertanian ‘Wes Wayahe Jember Industrial Farming’ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2026.

“Program tematik ini terkesan menggeneralisasikan masalah dengan menekankan pada persoalan pupuk dan hilirisasi menuju industri pertanian,” kata Siswono, juru bicara Panitia Khusus, dalam sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah RPJMD 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

Siswono menilai program itu perlu dikaji ulang. “Ada persoalan lain yang lebih besar dan perlu perhatian di sektor pertanian, yaitu kegiatan alih fungsi lahan produktif menjadi non-pertanian, persoalan petani tembakau, insfrastruktur pertanian dan teknologi pertanian, persoalan optimalisasi resi gudang, serta persoalan pembinaan petani melalui revitalisasi peran penyuluh pertanian lapangan,” katanya.

DPRD Jember berharap agar komitmen pemerintah untuk mencegah kegiatan alih fungsi lahan pertanian produktif dipertegas kembali. “Caranya dengan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu pertegas komitmen mendukung pertanian tembakau yang merupakan unggulan dan branding kabupaten Jember,” kata Siswono.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat jika program itu harus memastikan lahan pertanian dan peternakan di Jember tidak habis. “Rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang tidak boleh semata hanya melihat dari kacamata bisnis non-pertanian. Perlu penetapan titik-titik lahan pertanian permanen dan moratorium alih fungsi lahan pertanian di kawasan tertentu,” kata Feni Purwaningsih, juru bicara fraksi.

Sementara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya sepakat jika persoalan pupuk perlu diperhatiaj serius oleh bupati. “Dinamika sulitnya memperoleh pupuk, kuota yang terbatas, harga yang bervariasi serta pengawasan distribusinya yang masih lemah, harus segera diperbaiki,” kata Dogol Mulyono, juru bicara fraksi tersebut.

“Bukan saja pupuk kimia, pemberdayaan kelompok tani untuk memaksimalkan produksi sendiri pupuk organik sangat diperlukan, agar tidak bergantung kepada pabrikan yang harganya sangat memberatkan petani,” tambah Dogol.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya berharap Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida (TP3) Kabupaten Jember diaktifkan kembali. “TP3 yang selama ini tidak jelas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, harus diaktifkan kembali, termasuk dengan melibatkan  DPRD dan aparat penegak hukum, agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan waktunya,” kata Dogol. [wir/ted]

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks