"Membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Selain dari anggota partai politik," kata La Nyalla di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

La Nyalla menjelaskan kursi DPR dibuka bagi semua kalangan agar proses pembentukan undang-undang tidak hanya didominasi oleh kelompok partai politik.

"Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non partai," kata dia.

La Nyalla juga mengusulkan DPD memiliki kewenangan untuk memberi masukkan dan pendapat terkait proses pembentukkan undang-undang bersama DPR, presiden dan utusan golongan.

"Memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan yang utuh," ujarnya.

La Nyalla juga berharap agar MPR kembali menjadi lembaga negara tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan saran-saran tersebut, La Nyalla berharap agar Indonesia bisa melaksanakan amalan Pancasila secara utuh.

"Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus kita sebagai bangsa akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial," terangnya.