Editor: Gatot Wahyu |  

Rabu 08-11-2023,16:46 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD-fin-Narasi TV Mata Najwa-Youtube

FIN.CO.ID - Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari desakan mundur Anwar Usman dari Mahkamah Konstitusi (MK) usai diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran berat kode etik dan perilkau hakim konstitusi.

Mahfud mengatakan terkait urusan mundur tidaknya Anwar Usman dari MK adalah urusan moral yang bersangkutan.

"Itu urusan moral dia," katanya usai menghadiri Rakornas Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 di Jakarta, Rabu, 8 November 2023.

Mahfud menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk mundur sebagai ketua MK kepada Anwar. 

BACA JUGA:

Menurut dia, moral yang mengacu pada sebuah prinsip hidup seseorang merupakan aturan hidup yang tidak bisa diintervensi.

"Itu terserah dia. Itu sudah bukan urusan saya," ujar Mahfud.

Sebelumnya, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan Anwar Usman harus mengundurkan diri karena terbukti melanggar etik berat.

"Oleh karena itu, barang kali ini agar efektif, kalau di shame culture, di mana ada shame culture, itu sudah tidak usah saya terjemahkan. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini," kata Maruarar di Jakarta, Selasa malam (7/11).

BACA JUGA:

Kendati demikian, pemecatan itu memang bukan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yakni melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam Sapta Karsa Hutama.

Dengan demikian, Anwar tidak lagi menjabat sebagai ketua MK. MKMK pun memerintahkan wakil ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan ketua baru MK, terhitung 2x24 jam sejak putusan dibacakan.

Anwar juga tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Dia juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak 2024.

 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News

Sumber: