Jakarta -

KPK menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak pada 2016-2017. Ada dua tersangka yang ditetapkan yakni anggota pemeriksa pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Yulmanizar dan Febrian.

"KPK kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan mengumpulkan berbagai alat bukti dengan menetapkan dan mengumumkan Tersangka, YMR, anggota tim pemeriksa pajak pada DJP, FB anggota tim pemeriksa pajak pada DJP," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (9/11/2023).

Kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung 9 sampai 28 November. Kedua tersangka ditahan di Rutan KPK.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kaitan kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka YMR dan FB untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 9 November 2023 smpai dengan 28 November 2023 di Rutan KPK," ujarnya.

Peran Kedua Tersangka

Yulmanizar dan Febrian ditugaskan melakukan rekayasa penghitungan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan permintaan dari para wajib pajak. Perintah itu datangnya dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP saat itu yakni Angin Prayitno Aji. Angin pun diketahui sudah diadili dalam perkara ini.

"YMR dan FB sebagai anggota tim pemeriksa pajak atas perintah dan arahan berjenjang dari APA selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DR selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, WR selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, dan AS (Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, ditugaskan melakukan rekayasa penghitungan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan permintaan dari para wajib pajak," kata Alex.

Yulmanizar dan Febrian bertugas untuk melakukan 'deal' pemberian uang dari wajib pajak di lapangan atas perintah Angin Prayitno dan juga Dadan Ramdani yang saat itu menjabat Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksa pada DJP. Alex mengatakan Yulmanizar dan Febrian menerima uang senilai Rp 15 miliar dan SGD 4 juta.

"AS, YMR dan FB menerima sejumlah sekitar Rp15 Miliar dan SGD 4 juta. Selain itu YMR dan FB bersama-sama dengan APA, DR, WR dan AS diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak lainnya dengan bukti permulaan sejumlah sekitar miliaran rupiah dan masih terus dilakukan pendalaman," kata Alex.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Turut disangkakan juga Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

(whn/dek)