PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pada Pilpres 2024 akan tetap digelar debat calon presiden (capres) yang diikuti oleh ketiga kandidat bacawapres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Ketentuan debat capres pada Pilpres 2024 masih sama seperti pada tahun 2019 lalu. Debat capres menyesuaikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pada Pilpres 2024, KPU akan menggelar lima kali debat, tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Para kandidat memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk menyampaikan ide dan rencana mereka.

Tak jarang debat capres jelang Pilpres dinilai sebagai ajang adu cerdas cermat para kandidat bacapres yang bersaing. Padahal lebih dari itu, ajang debat capres bisa mendongkrak elektabilitas kandidat yang ikut berdebat.

Baca Juga: Persib Bandung Lepas Putu Gede di Bursa Transfer Paruh Musim BRI Liga 1

Melansir Antara, debat capres memiliki peran penting bagi masyarakat di dunia demokrasi Indonesia. Pasalnya, jawaban-jawaban kandidat capres bisa melengkapi pengetahuan publik tentang pandangan capres dan rencana mereka untuk bangsa.

Kandidat capres yang menguasai topik yang dilemparkan dengan gaya penyampaian yang tenang disebut bisa meyakinkan dan memuasakan pemirsa debat. Berbeda jika kandidat tersebut kurang menguasai materi debat bahkan menyampaikannya dengan tidak enak.

Dalam suatu debat, para kandidat yang ikut debat diharapkan bisa membuat publik mengetahui pandangan mereka dalam mengatasi persoalan masyarakat. Oleh karena itu, sosok capres memang tak melili kandidat yang memahami semua cabang ilmu pengetahuan.

Debat capres-cawapres menjelang Pilpres ternyata memiliki makna strategis yang sangat besar. Pasalnya, hasil debat tersebut bisa digunakan oleh banyak pihak, tak hanya digunakan masyarakat.

Baca Juga: Suhartoyo Ketua MK Baru Gantikan Anwar Usman yang Dipecat MKMK

Hasil debat pun bisa dijadikan dokumen politik, bahan analisis ilmuwan politik dan bukti janji capres yang bersangkutan. Dengan adanya bukti itu, masyarakat berhak menggugat atau mengingatkan jika capres tak melaksanakan perkataannya.

Selain itu, debat capres juga bisa dijadikan sebagai proses berdemokrasi secara dewasa, bukan sebagai sarana politik yang dijadikan wacana untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Nantinya KPU bisa membuat format debat capres tanpa mengajukan pertanyaan, tapi cukup memberi info topik yang dibahas, hal itu untuk menghindari tuduhan KPU tak netral.

Sebelum debat capres dilakukan, biasanya para kandidat akan menggunakan jasa konsultan politik yang punya kepakaran dalam beretorika. Pasalnya, gaya bicara kandidat capres saat debat dilakukan sangat menentukan kepuasan masyarakat.

Tak dimungkiri jika masyarakat memilih kandidat yang bisa bicara kalem, tidak menggebu-gebu, ngeyel, apalagi menistakan lawan debat. Cara berbicara yang tenang bisa mengimbangi suasana politik yang memanas jelang Pilpres 2024.***