JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa yang membuat partainya bersuara lantang mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), bukanlah drama politik.

Menurutnya, kritik tersebut harus dilakukan karena menilai kondisi hukum di Indonesia sudah tidak sesuai akal sehat.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa situasi politik belakangan penuh dengan drama dan terbawa perasaan.

"Ini kesungguhan politik, ini dedikasi politik, ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Tanggapi Jokowi soal Drama Politik, Yenny Wahid: Yang Penting Semua Berjuang untuk Masyarakat

"Jadi, kalau akal sehat dilanggar ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan," ujarnya lagi.

Hasto kemudian mengapresiasi putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Ketua MK Anwar Usman dan hakim Konstitusi lainnya.

Menurutnya, putusan yang memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK itu menunjukkan kemenangan nurani.

"Itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran. Sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro demokrasi yang memang tidak ingin MK sebagai benteng konstitusi dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati," kata Hasto.

Baca juga: Ganjar: Pak Jokowi Sudah Bangun Infrastruktur, tetapi Ada yang Protes Bandara-Pelabuhan Sepi

Lebih lanjut, Hasto menilai putusan MK yang tetap sah terkait batas usia capres-cawapres, menunjukkan fakta bahwa MK tidak netral.

Tidak netralnya MK, menurut Hasto, karena Mahkamah membiarkan diri adanya intervensi pihak luar yang masuk melalui Anwar Usman.

"Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting dan kami meyakini bahwa kelompok pro demokrasi, termasuk parpol (partai politik) akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Drama Jelang Pilpres, Ganjar Singgung soal Pertandingan yang Adil

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, akhir-akhir ini terlalu banyak drama jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah, terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama Kores) nya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat," ujar Jokowi dalam pidato pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11/2023).

Padahal, menurut Jokowi, Pilpres harus diisi dengan pertarungan gagasan dan ide.

"Bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita," ujarnya.

Baca juga: Pesan Jokowi Jelang Pemilu: Menang Jangan Jumawa, Kalah Jangan Murka