Jakarta: Setara Institute mendesak Anwar Usman didesak mundur dari hakim konstitusi untuk menjaga muruah Mahkamah Konstitusi (MK). Anwar dinilai sudah membebani MK karena perbuatan pelanggaran etiknya. "SETARA Institute mendesak Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim MK, sehingga tidak lagi membebani mahkamah," kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 November 2023. Anwar sejatinya hanya diberhentikan dari jabatan Ketua MK berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka ruang intervensi. "Fakta bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran berat, secara moral dan politik telah pula menjadi bukti bahwa Putusan 90 bukan diputus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana irah-irah dalam putusan MK, tetapi demi kepentingan memupuk kuasa," ucap Ismail. Ia menuturkan putusan MKMK tetap berkontribusi menjaga integritas kelembagaan MK. Namun, gagal memulihkan kematian demokrasi yang diproduksi melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan syarat batas usia capres dan cawapres. Putusan perkara tersebut menjadi landasan kandidasi anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pesat menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). "Putusan MKMK menjadi opium dan obat penawar sesaat atas amarah publik yang kecewa dan marah dengan Putusan 90/PUU-XXI/2023, yang menjadi puncak kejahatan konstitusi (constitutional evil) dan matinya demokrasi di Indonesia," ujar Ismail.

Jakarta: Setara Institute mendesak Anwar Usman didesak mundur dari hakim konstitusi untuk menjaga muruah Mahkamah Konstitusi (MK). Anwar dinilai sudah membebani MK karena perbuatan pelanggaran etiknya.
 
"SETARA Institute mendesak Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim MK, sehingga tidak lagi membebani mahkamah," kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 November 2023.
 
Anwar sejatinya hanya diberhentikan dari jabatan Ketua MK berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka ruang intervensi.
"Fakta bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran berat, secara moral dan politik telah pula menjadi bukti bahwa Putusan 90 bukan diputus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana irah-irah dalam putusan MK, tetapi demi kepentingan memupuk kuasa," ucap Ismail.
Ia menuturkan putusan MKMK tetap berkontribusi menjaga integritas kelembagaan MK. Namun, gagal memulihkan kematian demokrasi yang diproduksi melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.
 
Putusan 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan syarat batas usia capres dan cawapres. Putusan perkara tersebut menjadi landasan kandidasi anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pesat menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).
 
"Putusan MKMK menjadi opium dan obat penawar sesaat atas amarah publik yang kecewa dan marah dengan Putusan 90/PUU-XXI/2023, yang menjadi puncak kejahatan konstitusi (constitutional evil) dan matinya demokrasi di Indonesia," ujar Ismail.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(LDS)