FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat Media Sosial (Medsos) Dandhy Laksono, memberikan reaksi terkait pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemberhentian Anwar sebagai Ketua MK merupakan buntut dari pelanggaran etik yang dia lakukan saat menentukan nasib maju atau tidaknya Gibran pada Pilpres 2024.

"Lembaga hukum yang seharusnya punya integritas seperti KPK dan MK, hancur bersamaan di masa Jokowi," ujar Dandhy dalam keterangannya di aplikasi X (8/11/2023).

Dikatakan Dandhy, dua lembaga yang lahir dari reformasi itu memiliki ongkos sosial, ekonomi, dan politik yang tidak murah.

"Dua lembaga yang lahir dari Reformasi yang ongkos sosial, ekonomi, dan politiknya tak murah," Dandhy menuturkan.

Dandhy menyentil investasi mahal yang dilakukan pada dua lembaga tersebut namun ternyata kinerjanya tidak sesuai harapan.

"Investasi mahal yang rusak karena mengira pembangunan hanya urusan peresmian beto," tandasnya.

Seperti diketahui, Anwar Usman, resmi diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melanggar etika dalam penentuan batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Keputusan tersebut diambil setelah proses pengaduan etika yang dilakukan oleh Dewan Etik MK terhadap Anwar Usman.

Anwar Usman sebelumnya telah membuat keputusan yang menuai kontroversi dengan menetapkan batas usia minimal Capres-Cawapres yang lebih rendah dari yang diatur dalam UUD 1945.

Keputusan tersebut memberikan jalan tol kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres, meskipun masih di bawah batas usia yang seharusnya.

Dengan Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK, akan menjadi pertanyaan besar mengenai dinamika politik di Indonesia dan dampaknya terhadap pemilihan presiden yang akan datang.

Kejadian tersebut juga mengingatkan publik tentang pentingnya menjaga integritas dan etika dalam proses demokrasi di Indonesia.

(Muhsin/fajar)