Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan agar komisinya membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sepakat soal usulan tersebut.

"Ya, iya (sepakat)," kata Agus di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Agus memandang perlunya ada pengawasan selama kontestasi pemilu, termasuk pengawasan hingga di TPS. Dia menyebut proses pengawasan itu juga akan melibatkan elemen masyarakat.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nanti itu kan baru rencana ya, bahwa kita memang harus ada pengawas di TPS-TPS yang jumlahnya itu 820 ribu di Indonesia itu, di dalam negeri, belum di luar negeri, kedubes-kedubes itu," ujarnya.

"Nah itu harus ada pengawasnya di situ, tapi bukan hanya TNI/Polri, di situ ada semua ya ada dari Bawaslu mungkin, ada dari KPU, seluruh elemen masyarakat nanti kita akan kita libatkanlah," sambung Agus.

Diketahui, usulan pembentukan Panja Netralitas TNI disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas TNI di pemilu.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," kata Utut di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Utut menyinggung perintah presiden terhadap pimpinan tertinggi TNI yang menurutnya akan berkaitan dengan komitmen netralitas tersebut.

"Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat, itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari para kepala staf dan Panglima TNI kalau Presiden merintah. Oleh karenanya, dalam keadaan ini kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik, ini semua orang baik, tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu," katanya.