MerahPutih.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, wibawa Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini berada di bawah titik nadir terendah.

Menurutnya kepercayaan publik kian menipis terhadap MK. Masyarakat menanti keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal pelanggaran etik hakim MK.

Baca Juga

Putusan MKMK Bisa Pengaruhi Pencalonan GIbran di Pilpres

"Putusan besok jadi ujian MKMK memulihkan trust pada MK. Apakah MKMK berani mengeluarkan keputusan yang bisa mengembalikan kepercayaan terhadap MK," kata Todung dalam jumpa pers di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Menurut Todung, untuk bisa mengembalikan wibawa MK maka MKMK bisa memutuskan bahwa Ketua MK diberhentikan dengan tidak hormat.

"Kalau MKMK mau lebih berani lagi maka bisa saja 3 hakim MK diberhentikan. Kalau Mau lebih berani lagi maka bisa juga 5 hakim MK diberhentikan dan diganti," ujarnya.

Todung mengatakan, di pundak MKMK trust atau kepercayaan publik terhadap MK dipertaruhkan. Kepercayaan publik terhadap MK dirusak oleh putusan MK No.90/PUU-XXI//2023. Putusan ini dinilai telah merusak tatanan kehidupan bernegara.

"Kalau itu dibiarkan dan kita permisif maka ini jadi preseden buruk yang akan diulangi di masa depan. Besok ada putusan MKMK, konon ada 9 hakim yang diadukan dan semua melanggar etika," imbuhnya.

Baca Juga

Jimly Janji MKMK Hasilkan Solusi Adil dan Berkeadilan

Dikatakannya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie sempat bilang pelanggaran etika sudah terbukti. Namun soal sanksi belum jelas.

"Sanksinya bisa berupa peringatan, peringatan tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat," ujarnya.

Todung mengaku dirinya tidak pernah melihat MK berada di titik nadir terbawah seperti saat ini. Ia menilai telah terjadi degradasi wibawa MK.

"Dulu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar kasus korupsi. Apa yang terjadi sekarang bukan korupsi uang tapi korupsi konstitusi," kata Todung.

Menurutnya, di dalam MK terlihat jelas ada konflik kepentingan. Sebab seorang hakim tidak boleh memutus perkara yang ada konflik kepentingan keluarga. Kalau hakim itu tetap memaksa ikut memutuskan dalam putusan perkara itu maka putusannya bisa disebut cacat hukum.

Todung menilai apa yang dilakukan Ketua MK bukan hanya soal pelanggaran etika tapi lebih dari itu apa yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran hukum.

"UU memberikan jalan pemberhentian karena perbuatan tercela. Jimly perlu memberhentikan dengan tidak hormat ketua MK Anwar Usman. Apakah mungkin? Kita tunggu dan lihat besok. Namun bila mengutip pernyataan Jimly disebut jelas ada pelanggaran etik Ketua MK," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Paling Banyak Dilaporkan, Anwar Usman Kembali Diperiksa MKMK