Isu pembangunan smart city kembali diangkat pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang disampaikan pada Jumat (3/11) dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).

Budi Arie menyebut, pemerintah telah menargetkan pembangunan 100 smart city. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan, pemerintah telah menyiapkan Peta Jalan Digital sebagai pedoman strategis untuk membangun smart city di Indonesia. 

Peta Jalan Digital yang dimaksud adalah, pertama, penyediaan infrastruktur di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kedua, pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik. Ketiga, menetapkan standar perangkat TIK dan layanan publik yang kompatibel dengan teknologi digital. 

Keberadaan Peta Jalan Digital itu dinilai penting. Apalagi sebenarnya, gerakan pembentukan 100 smart city telah dicanangkan sejak beberapa tahu lalu. Bahkan Kemkominfo dan Bappenas menyebutkan, pada 2017, ada 25 kota dan kabupaten di Indonesia yang merintis smart city.

25 kota dan kabupaten tersebut adalah, Kota Jambi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Banyuasin, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Badung, Kota Singkawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Makassar, Kota Tomohon, dan Kabupaten Mimika.

Dan hingga April 2022, sudah ada 191 pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota yang telah bergabung dengan Gerakan Menuju Smart City. Tetapi sayangnya, kabar lebih lanjut seperti apa perkembangan kota dan kabupaten tersebut merintis smart city sangat minim. Sehingga, paramater keberhasilannya hanya dilihat dari hasil survei lembaga asing. Salah satunya adalah daftar Smart City Index (SCI) 2023 atau daftar indeks kota pintar di dunia. Di mana, Indonesia hanya menyumbang tiga daerah saja dalam daftar SCI tersebut.

Masih minimnya kota dan kabupaten yang berhasil membangun smart city, ternyata bisa dimaklumi. Pakar smart city dari ITB Suhono S Supangkat mengatakan, untuk membangun smart city yang ideal tidak mudah. Pasalnya, membutuhkan political will dari kepala daerah, dana yang tidak sedikit, dan sumber daya manusia, agar suatu daerah menerapkan smart city. 

Kendati sebenarnya, kepala daerah di sejumlah daerah sangat tertarik mengembangkan smart city di daerahnya. Hanya saja, mereka masih terkendala oleh pendanaan. Pasalnya, untuk membangun kota atau kabupaten dengan konsep smart city yang ideal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal, pemda memiliki keterbatasan anggaran.