FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kebijakan politik dinasti yang diterapkan oleh Presiden Jokowi telah menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat Reformasi 1998.

Ketua Perhimpunan Aktivis 98 Jawa Barat Yopi Oktavianto menyebut kondisi ini membuat Indonesia kembali ke masa-masa sebelum terjadinya reformasi.

"Dan hal ini merupakan tindakan yang menciptakan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sesuatu yang dulu amat kita tentang,” katanya, Kamis 2 November 2023 dalam acara diskusi Reboan di Bekasi.

Menurutnya sebaiknya setiap presiden Indonesia belajar dari sejarah bagaimana Soeharto akhirnya jatuh karena faktor KKN di pemerintahannya.

“Sulit untuk tidak mengatakan diangkatnya Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto dengan proses yang penuh pertanyaan dan serba kebetulan di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan merupakan bentuk dinasti politik. Yang jelas, demokrasi dalam ancaman,” sambungnya.

Acara diskusi Reboan yang digelar bersama Sekretariat Bareng (Sebar) Perubahan ini dihadiri puluhan anak-anak muda di kabupaten Bekasi yang resah dengan situasi politik nasional.

Yopi mengatakan persoalan politik dinasti saat ini menjadi ancaman kehidupan masyarakat, “kesadaran masyarakat sudah terbangun. Kehidupan bernegara kita, konstitusi kita saat ini berada dalam ancaman,” katanya dalam orasinya.

Presidium Perhimpunan Aktivis 98 Fauzan Luthsa mengatakan, isu politik dinasti menjadi desas desus yang deras di masyarakat.

“Ini bukan kondisi yang as usual. Di akar rumput, desas desus keresahan akan politik dinasti saya perkirakan akan semakin eskalatif. Tidak ada yang rela reformasi yang telah kita nikmati sejak 25 tahun lalu, hilang begitu saja demi ambisi satu keluarga,” katanya.

Untuk menampung keresahan masyarakat, pihaknya mengaku telah membuka posko Sebar Perubahan dan turut mengadakan forum warga Musyawarah Reboan yang menggelar diskusi mingguan setiap Rabu malam.