dampak dari pelemahan rupiah adalah kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia akibat impor dari luar negeri

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayatullah meminta Pemerintah antisipasi pelemahan rupiah dengan strategi yang komprehensif dan fokus kepada UMKM.

Hidayatullah mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelemahan nilai mata uang rupiah, yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat kelas bawah.

"Saya pribadi prihatin dengan nilai rupiah yang melemah ini karena dapat menghantam masyarakat kelas bawah,” ungkap Hidayatullah, Jumat (3/11/2023).

Dunia Hadapi Resesi Global 2023, DPR: Pemerintah Harus Optimis

Hidayatullah menjelaskan bahwa salah satu dampak dari pelemahan rupiah adalah kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia akibat impor dari luar negeri.

"Memang itu masalah utama, kita tidak mempersiapkan kemandirian ekonomi kita di kebutuhan dasar, kalau beras impor, jagung impor, kedelai impor, kita bayar dengan dolar, ketika dolar menguat maka harga di Indonesia akan naik bagi para pedagang tempe, pengrajin tempe, dan masyarakat luas yang mengonsumsi nasi akan mengeluh,” tambahnya.

Hidayatullah juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah, terutama UMKM. Ia menekankan bahwa fokus pada UMKM sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Masyarakat kita ini kan masyarakat petarung, dari dulu kerja di masa krisis ekonomi mereka bisa tetap survive. Yang lemah daya tahanya justru masyarakat kelas atas. Pemerintah seharusnya memberikan suasana membangun usaha yang kondusif sehingga mereka bisa bergerak dengan leluasa, misalnya masalah bunga. Kelas atas memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas bawah. Jadi, UMKM memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari pada para konglomerat. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelas atas, padahal jika fokus pada UMKM maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena UMKM lebih banyak menghabiskan uang pada kegiatan konsumsi," paparnya.

Hidayatullah juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan fokus pada sektor riil.

"Kita terus mengingatkan karena ini tidak bisa diselesaikan di sektor keuangan saja. Memang ini masalah keuangan tapi dia tidak bisa diselesaikan dari sisi keuangan saja. Pemerintah secara keseluruhan harus menguatkan sektor riilnya, kemandirian pangan, papan, dan sandang," kata dia.

" Fraksi, disamping komunikasi bersama kawan-kawan di Komisi XI, juga menyampaikan hal ini kepada kawan lawan yang bekerja di sektor riil yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Karena ini tidak bisa diatasi hanya dari satu sisi saja, dan memang salah satu pilihan konsekuensinya adalah berpikir tentang perubahan sistem agar kita memiliki kemampuan yang kuat untuk mengantisipasi setiap perubahan terhadap nilai mata uang,” pungkasnya.