Oleh : Ahmad Khozinudin – Sastrawan Politik

KNews.id – Apakah Indonesia merasa punya aib, karena telah menurunkan Presiden Soeharto? Apakah, jatuhnya Gus Dur adalah aib bagi sejarah NKRI? Atau, saat Soekarno jatuh pada awal Orba dan menandai berakhirnya Orla, adalah aib bagi sejarah Bangsa Indonesia?

Saya katakan, itu semua bukan aib. Itu semua adalah bagian dari sejarah dan dinamika berbangsa. Dan yang terpenting dari semua kisah kejatuhan Presiden tersebut, terkandung makna pentingnya amanah dalam mengemban aspirasi rakyat. Amanah dalam menjalankan kekuasaan rakyat.

Terlepas dengan segala pencapaiannya saat Orde Baru, diujung memang ada kesalahan Soeharto. Kejatuhanya, cukup sebagai bentuk tanggungjawab dan pembersihan sejarah bangsa Indonesia. Bahwa, kekuasaan tak abadi dan rakyat yang punya kekuasaan untuk membatasi.

Terlepas kelamnya legacy nasakom yang dibanggakan Soekarno, akhirnya rakyat juga paham. Soekarno harus mengambil tanggungjawab kekuasaan atas segala pilihan politik yang diambilnya.

Begitu juga Gus Dur, apapun yang terjadi dan dinamika pelengserannya, semua mengkonfirmasi bahwa kekuasaan memang tak abadi. Dan setiap kekuasan memiliki konsekuensi tanggungjawab untuk mengembalikan wibawa negara. Orientasinya pada legacy Negara, bukan pada legacy penguasa.

Hari ini, Jokowi telah mencoreng muka bangsa Indonesia. Dari ijazah palsu hingga tidak netral dalam Pilpres 2024. Lalu, semua diam dan tak meminta tanggungjawab pada Jokowi?

Kelak, tentulah sejarah NKRI menjadi buram. Tercatat dalam sejarah, ada Presiden berijazah palsu, tidak netral, mewariskan dinasti politik, tapi tetap menjabat hingga purna tugas dan mendapatkan fasilitas dari negara. Lalu, dimana letak wibawa bangsa Indonesia? Torehan sejarah seperti ini, apakah akan diabadikan?

Karena itu, sebenarnya pemakzulan Jokowi adalah ikhtiar untuk membersihkan sejarah NKRI. Agar sejarah mencatat, setiap pengkhianatan terhadap rakyat, pasti berujung pemakzulan sebagai bentuk tanggungjawab dan pembersihan sejarah.

Aneh, jika Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur saja ridlo dimakzulkan, kenapa untuk Jokowi kita harus setia mempertahankan? Untuk membersihkan sejarah NKRI, para pendahulu telah mengambil tanggungjawab secara adil.

Untuk pengkhianatan Jokowi, tak bisa kita meminta dirinya bertanggungjawab atas dasar kesadaran. Kitalah, segenap rakyat yang wajib menuntut tanggungjawab.

Tanggungjawab itu diwakili oleh DPR. DPR harus menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, untuk menjalankan amanah memakzulkan Jokowi, untuk membersihkan sejarah NKRI. Jangan sampai sekarang juga mencatat, DPR telah menjadi anjing penjaga kekuasaan Jokowi yang membuat rakyat enggan terlibat dalam Pemilu.

Terserah, semua berpulang kepada DPR, MK, MPR, seluruh politisi, parpol dan rakyat. Apa tetap ingin mempertahankan sejarah NKRI yang tercoreng Jokowi, atau membersihkan sejarah NKRI dengan melakukan pemakzulan terhadap Jokowi. (Zs/SN)