KNews.id – Pemerintahan Xi Jinping mengganti semua produk yang digunakan sejumlah sektor dengan hasil buatan dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan setelah rentetan kebijakan pemblokiran teknologi China yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada bulan Oktober 2022, pemerintah Joe Biden merilis aturan pemblokiran untuk China. Tahun ini, aturan itu diperluas dan kemungkinan akan terus diperbarui setiap tahunnya.

Dengan langkah yang dibuat AS, China berusaha untuk mendukung kemandirian lokal. Cara itu diharapkan bisa membuat mereka bisa bertahan dan tak bergantung lagi pada teknologi Barat. Laporan ini berasal dari Reuters yang mengutip tender dari pemerintah, militer, dan entitas terkait negara. Kebijakan tersebut juga telah dilakukan sejak tahun lalu dan ditingkatkan pada 2023 ini.

BUMN setempat, misalnya, telah melakukan penggantian semua sistem software kantor dengan produk lokal. Ini dilakukan hingga tahun 2027 mendatang.

Sekarang kebijakan tersebut meluas ke sektor lainnya. Menurut dua orang sumber, target kebijakan selanjutnya menyasar sektor telekomunikasi dan keuangan, dikutip dari Reuters, Senin (30/10/2023).

Kebijakan menggunakan produk lokal pada sektor keuangan didukung penuh oleh para peneliti negara. Mereka mengatakan sektor itu merupakan industri yang berpotensi diretas oleh pihak Barat.

Jumlah tender yang dilakukan juga mengalami peningkatan. September 2022 lalu jumlahnya 119 tender meningkat menjadi 235 tahun ini.

Bukan hanya jumlah tender, nilai proyek juga diperkirakan meningkat tiga kali lipat dari tahun 2022. Database Kementerian Keuangan China mencatat nilai proyek mencapai 156,9 juta yuan.

Namun sayang, proyek mendukung produk lokal ini akan sedikit terhambat. Pasalnya, China masih belum memiliki kemampuan mumpuni di bidang manufaktur chip dan akan menghalangi membuat produk buatan sendiri. (Zs/CNBC)