FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan anggota TGUPP Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, memberikan reaksi soal rumah yang disewa Ketua KPK Firli Bahuri, di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap teka-teki ruma sewa Firli Bahuri yang banyak dibicarakan belakangan ini.

Ketua Harian PP PBSI sekaligus bos Hotel Alexis, Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta, disebut orang membayarkan sewa rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, untuk Ketua KPK Firli Bahuri.

Mengetahui hal tersebut, Tatak pun menyinggung ketika Anies mencabut izin Alexis saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Anies mencabut izin Alexis yang sudah lama meresahkan warga Jakarta," ujar Tatak dalam unggahannya di aplikasi X (2/11/2023).

Sementara Firli dikatakan Tatak, pada sisi berlawanan berusaha untuk terus-menerus mentersangkakan Anies terkait Formula E.

"Firli terus-menerus berusaha mentersangkakan Anies untuk Formula E walau tidak cukup bukti," Tatak menuturkan.

Tambahnya, rumah sewa Firli di Kertanegara disewakan oleh pemilik Alexis untuk orang nomor satu di KPK itu.

"Safe house Firli di jalan Kertanegara diketahui disewakan oleh pemilik Alexis untuk Firli," tandasnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri mendadak menjadi sorotan publik setelah informasi tentang penyewaan sebuah rumah rehat di Kertanegara mencuat.

Tidak tanggung-tanggung, biaya sewa rumah ini mencapai Rp 650 juta per tahun, sejak Februari 2021.

Rumah rehat tersebut menjadi perbincangan di media sosial setelah laporan tentang sewa tersebut menyebar.

Hal ini muncul dalam konteks peran KPK dalam memerangi korupsi dan tindakan-tindakan yang dapat mencoreng citra lembaga tersebut.

Adapun Firli Bahuri sendiri telah memberikan klarifikasi terkait penyewaan tersebut.

Dia menyatakan, rumah rehat tersebut digunakan untuk keperluan dinas dan memenuhi kebijakan yang ada.

Meski demikian, sejumlah pihak masih mempertanyakan besarnya biaya yang dibayarkan dan lokasi rumah tersebut.

Reaksi publik terhadap informasi ini beragam. Namun, tidak sedikit yang mengkritik biaya sewa yang dianggap tinggi.

Kritik tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjaga citra lembaga yang bertugas memerangi korupsi.

Namun, ada pula yang memahami pemilihan rumah tersebut dan menyatakan penggunaan rumah tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dinas seharusnya dihormati.

Meski begitu, Firli Bahuri tetap menegaskan rumah rehat tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk keperluan dinas dan operasional KPK.

(Muhsin/fajar)