Oleh : Sutrisno Pangaribuan – Kader PDIP Presidium GaMa Centre

KNews.id – Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden Republik Indonesia paling berhasil hingga saat ini. Jokowi berhasil mengantarkan putra sulung dan menantunya menjadi walikota, putra bungsunya menjadi ketua umum partai.

Kesuksesan Jokowi terus berlanjut dengan berhasil menjadikan salah satu putranya menjadi bakal cawapres. Menjadi bakal cawapres dari Prabowo, tokoh yang telah dua kali dikalahkannya. Jokowi pun berhasil merawat dan memelihara kelompok relawan yang hingga setahun jelang akhir jabatannya masih setia dan tegak lurus. Asa bebas ke istana tetap terjaga, saat para relawan tetap setia mendukung putra mahkota, meski baru dua tahun menjadi walikota.

Demikian juga dengan keberhasilan Jokowi membuat jinak partai politik alumni koalisi merah putih (AKMP), pendukung Prabowo di Pemilu 2014. AKMP tersebut berhasil melakukan sabotase politik, memblokade semua jatah pimpinan alat kelengkapan DPR hasil Pemilu 2014. PDIP sebagai pemenang Pemilu dibuat tidak berdaya, tidak diberi peran apapun di DPR. Namun Kedigdayaan AKMP berakhir di pangkuan Jokowi, presiden yang sebelumnya disebut plonga- plongo. AKMP kini tak lebih dari relawan Jokowi, diberi jatah menteri, dibarengi sumpah setia, tegak lurus kepada Jokowi. AKMP menjadi benteng, tameng, dan payung politik Jokowi.

Setiap kali ada serangan, kritik kepada Jokowi, baik terkait penambahan periode presiden, penundaan Pemilu, dinasti politik, atau “kartu truf dipegang”, AKMP akan kesusu melakukan serangan balik. AKMP bereaksi lebih cepat dari relawan, menuduh kritik adalah fitnah. AKMP yang semula sangat galak dan kasar kepada Jokowi, kini bertekuk lutut bersiap menerima arahan Jokowi. Jokowi bersama AKMP sukses melahirkan neo orde baru dimana presiden tidak boleh dikoreksi dan dikritik. Jika pengkritik mantan mertua Prabowo bisa hilang di masa orde baru, maka pengkritik Jokowi akan habis dibully oleh AKMP, dan relawan Jokowi.

Sebelum menjadikan Parpol jinak seperti relawan, Jokowi terlebih dahulu berhasil menertibkan kelompok civil soviety. Melalui pembantunya, Jokowi berhasil menundukkan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi mahasiswa (ormawa), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Melalui kakak pembina, kelompok civil society tersebut, menjadi “relawan” yang sewaktu- waktu dapat digerakkan dan digunakan, bila dibutuhkan. Salah satunya adalah ormas yang baru- baru ini menggelar pelantikan dan rakernas di Medan Sumatera Utara. Kegiatan yang difasilitasi menantu Jokowi tersebut sukses besar, berbuah deklarasi sumpah setia dan tegak lurus kepada sang mertua walikota.

Saat ide penambahan periode Jokowi, 3 periode bergulir, Jokowi mengaku gerakan tersebut sebagai upaya menjerumuskan, menampar wajahnya. Namun anak buah Jokowi justru memberi apresiasi kepada para penggagas dan penggeraknya. Pimpinan ormawa, ormas, dan OKP, yang menjadi aktor gerakan 3 periode justru diberi kompensasi menggiurkan sebagai komisaris BUMN atau anak usaha BUMN. Kelompok tersebut juga langsung bereaksi, membentuk paduan suara, menyanyikan lagu setuju terhadap putusan MK yang memuluskan langkah putra mahkota. Mereka memuja MK, menyatakan sesuai harapan dan kebutuhan anak muda.

Sehingga saat PDIP melontarkan kritik, sambil meratapi nasib, menyampaikan kegalauan akibat ditinggal kader yang diperlakukan istimewa, kelompok tersebut langsung membangun benteng mengawal Jokowi dan keluarga. AKMP bersama, relawan, dan kelompok civil society yang dibina anak buah Jokowi, secara bergantian menjadi juru bicara melawan kritik PDIP maupun kelompok civil society lainnya. Para elit politik rasa relawan Jokowi tersebut mendadak mampu mewakili Jokowi, berubah mendadak Jokowi. Oleh mereka, kritik dinilai sebagai fitnah, serangan kepada Jokowi sehingga harus ditangkal.

Langkah politik Gibran, pemilik KTA PDIP (tidak dipecat dan tidak mundur), yang telah mendapat doa dan restu Jokowi pun tidak boleh dikritik. Koalisi Gemuk Relawan Jokowi yang terdiri dari AKMP, relawan, ormas, ormawa, OKP tidak mengizinkan Jokowi dan keluarganya dikritik oleh siapapun. Koalisi tersebut membentuk hukum sendiri, yang terdiri dari 2 pasal yakni: Pasal pertama, bahwa Jokowi selalu benar, dan Pasal kedua, Jika Jokowi salah, tinjau pasal pertama. Maka Jokowi tidak salah, dan tidak akan pernah salah, sebab Jokowi pilihan rakyat, dan sepenuhnya didukung rakyat.

Jokowi dengan seluruh perangkat kekuasan yang dimiliki mengatur semua dengan rapi. Persepsi publik atas kinerja pemerintahan Jokowi yang mencapai 80 an persen diklaim sebagai bukti keberhasilan koalisi pendukung Jokowi mengelola dinamika dan stabilitas. Kanalisasi Parpol, relawan dan kelompok civil society dalam koalisi gemuk Jokowi mendorong lahirnya gerakan mendadak Jokowi, dengan paham baru Jokowisme. Namun semua gerakan politik memoles wajah dengan makeup paling bagus sekalipun akan terkikis oleh hujan. Kosmetik sebagus apapun tidak akan pernah mampu mengubah realitas. Kritik dari PDIP kepada Jokowi bukan karena tuntutan apapun, namun agar Jokowi tidak larut dalam puja puji yang membuatnya terjerumus.  (Zs/NRS)