KNews.id – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawpares dari Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan jika partainya memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi.

Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu di dramatisir.

“Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu ‘Waduh saya dizalimi’, itu sudah lagu lama,” kata Komarudin.

Komarudin mengatakan secara de facto, Gibran sudah bukan lagi kader PDIP. Dia lantas menyinggung sikap Gibran yang mulanya selalu menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dia menuturkan saat PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, Gibran ada bertemu dengan Prabowo. Setelahnya, PDIP pun memanggil Gibran.

“Saya dengan Pak Sekjen Mas Hasto waktu kita ngomong, ‘Tidak dia pertemuan hanya sebagai Prabowo sebagai menteri dan Gibran sebagai Wali Kota’ itu aja soal struktur pemerintahan,” katanya.
“Waktu kita konferensi pers sikap dia jelas diulang-ulang, ‘Saya hanya tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri’,” sambungnya.

Namun, sayangnya, kata Komarudin, Gibran justru mendaftar sebagai cawapres dari Prabowo ke KPU. Maka, dia menyebut Gibran pun harus diberhentikan dari PDIP.

“Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDIP, itu clear,” ungkap dia.
Komarudin lantas berbicara terkait kartu tanda anggota (KTA) Gibran. Menurutnya, pengembalian KTA, tidak perlu di dramatisir

“Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana kembalikan KTA kok repot saja urusan begitu,” tuturnya.

Meski begitu, Komarudin mengingatkan Gibran untuk menjadi politikus muda yang dapat memberikan contoh. Seharusnya, kata dia, Gibran dapat konsisten dengan pernyataannya.
“Pemimpin-pemimpin muda mereka harus memberikan contoh tauladan yang akan datang harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung, iya tidak itu saja,” ujar dia.
(Zs/Dtk)