KNews.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pencopotan bendera partainya dan baliho Ganjar-Mahfud MD di Bali , saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencederai rasa keadilan.

Hasto menyinggung politik diskriminasi dalam kasus tersebut. Menurutnya, Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta agar para Pj Kepala Daerah bersikap netral di Pilpres 2024.

“Bahwa demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol, yang oleh KPU sudah ditetapkan … itu turun dan mencederai rasa keadilan,” kata Hasto usai rapat tim pemenangan di Gedung High End, Jakarta Pusat.

Hasto menganggap aksi pencopotan baliho PDIP dan Ganjar-Mahfud di Bali juga kontradiktif dengan kunjungan Jokowi di Sumatera Barat sepekan sebelumnya.
Kala itu, baliho bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming justru bertebaran di sepanjang jalan bersamaan kedatangan Jokowi.

“Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumbar, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” ujarnya.
Namun, Hasto mengaku senang dengan suara masyarakat terkait pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Ia menyebut penyalahgunaan wewenang tidak akan mudah dilakukan dalam iklim demokrasi yang baik.

Hasto mengingatkan masyarakat saat ini sudah mulai cerdas menangkap fenomena publik. Menurutnya, masyarakat telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan tanpa campur tangan kekuasaan.

“Respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami, bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik,” kata Hasto.
Aksi pencabutan bendera PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud MD jelang kunker Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali,  sekitar pukul 10:20 WITA.

Pencopotan baliho kemudian meluas di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Jokowi, mulai Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, hingga Kota Denpasar, Bali.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya buka suara terkait pencopotan baliho capres cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia mengatakan baliho tersebut tidak dicopot namun digeser sementara untuk menjaga estetika.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” kata Mahendra melalui video klarifikasi.

Sementara Jokowi mengingatkan pemerintah daerah berhati-hati dalam menata atribut partai politik. Ia tak ingin ada salah paham antara pemerintah dengan parpol.

“Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi di Balikpapan. (Zs/CNN)