Memang benar baru dua kabupaten yang sudah menandatangani NPHD yaitu Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura.

Sementara tujuh kabupaten yang belum mendapatkan dana hibah, KPU Papua juga hingga kini belum menandatangani NPHD, kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon kepada Antara di Jayapura, Kamis.

Diakui, pihaknya senantiasa meminta pemprov dan pemda agar tidak memotong biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan misalnya honor petugas dan lainnya.

Silahkan lakukan rasionalisasi di bagian lainnya seperti perjalanan dinas tetapi jangan honor petugas mengingat mereka sudah bekerja keras demi terselenggaranya pesta demokrasi.

Terkait KPU Papua, Steve Dumbon mengakui pihaknya sudah mengajukan sebesar Rp 201 miliar untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak.

Usulan itu sudah melalui proses rasionalisasi dan perkiraan bila pelaksanaan pemilukada dua putaran.

"Mudah-mudahan dana yang diusulkan KPU Papua untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak disetujui, " harap Steve Dumbon.

Jumlah DPT di Papua tercatat 727.835 orang yang akan memilih di 3.109 TPS yang tersebar di sembilan kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.

. Pemkab Kobar sepakati NPHD Pilkada Rp49,2 miliar
. Wali Kota Makassar dorong penandatanganan NPHD secepatnya
. Penyerahan NHPD Pilkada Gubernur Sulsel Rp224 miliar

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2023