Sementara itu, Nusron Wahid, yang juga merupakan politikus Partai Golkar dan salah satu Ketua PBNU, berada di tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ya kalau kerja di PBNU pasti profesional. Mereka itu sesuai dengan tupoksinya akan menjalankan semua kerja-kerja politik di PBNU ya, itu nggak bisa dibantah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya, Kamis (2/11).

"PBNU ini bukan lembaga negara, tapi kan lebih pada civil society sebenarnya, yang memang gerakannya lebih partisipatoris," sambungnya.

Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, dalam bekerja di PBNU, keduanya akan tetap profesional sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang berprinsip nama NU maupun kepengurusan PBNU tidak boleh dibawa-bawa dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Jadi, tidak ada tanggung jawab yang melekat pada setiap anggota atau pun pengurus PBNU yang menuntut mereka itu loyal 100 persen, seperti pembantu presiden atau seperti pejabat negara,” kata dia.

Adi juga menyoroti bahwa meskipun anggota PBNU terlibat dalam kegiatan politik, seperti Nusron Wahid, hal ini tidak membebani mereka dengan tanggung jawab seperti pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme dalam konteks kerja di PBNU tidak akan mengganggu keanggotaan partai atau dukungan pada tim pemenangan tertentu.

“Namun, harus diakui ketika salah satu, bahkan banyak yang jadi pengurus NU, itu jadi bagian dari pengurus partai dan tim pemenangan tertentu ya pastinya akan ada tarikan napas politik,” tandasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.