Lebih jauh, Harits menerangkan, munculnya riak-riak dari kelompok Islam yang menentang penjajahan dan genosida di Palestina karena melek politik atau memahami situasi yang terjadi. Pun demikian dari muslim di Indonesia.

Kendati demikian, respons publik terbelah: ada yang antipati dan empati. Namun, adanya gelombang aksi mengecam brutalitas Israel masih berjalan kondusif. Mereka pun menunjukkan ekspresi keberpihakannya dengan cara-cara damai, seperti penggalangan dana, audiensi, hingga diplomasi.

Ia melanjutkan, berbagai cara itu mengemuka agar pemerintah turut berkontribusi nyata dalam menyelesaikan konflik di Gaza tersebut. Karenanya, negara disarankan mendengar aspirasi publik.

Polisi pun diminta tetap menyisir potensi munculnya gerakan terorisme. "Agar NKRI tetap kondusif," sarannya.

RI dukung Palestina
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan sikapnya tentang posisi Indonesia dalam isu ini. Ia menyampaikan, RI marah terhadap memburuknya situasi di Gaza dan mendorong gencatan senjata sesegera mungkin.

"Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza," katanya, Senin (30/10).

Secara pararel, Jokowi memastikan Indonesia akan mengirimkan bantuan untuk rakyat Palestina. "Kloter pertama akan dikirimkan minggu ini."

Selain itu, Indonesia juga mendorong PBB segera mengambil aksi nyata. Bahkan, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, "menyemprot" bisunya Dewan Keamanan (DK) PBB dalam sesi debat terbuka di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (24/10) waktu setempat.

"Bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?" tanyanya.

"Diam di tengah desingan peluru dan ledakan roket yang memekakkan telinga sangat mengerikan. Dukungan mutlak terhadap salah satu pihak (Israel, red) telah memicu penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas. Menjadi kewajiban kolektif kita untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum tereskalasi menjadi bencana kawasan dan global," imbuh Retno.