JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu sosok yang cukup popoler di telinga masyarakat Jawa Tengah.

Hal tersebut berdasarkan beberapa hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas khusus di Jawa Tengah edisi 1-10 Desember 2022 misalnya, Gibran menjadi salah satu sosok yang dianggap layak maju sebagai presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024.

Selain Gibran, ada dua nama lain yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hasil survei menunjukkan Ganjar 53,1 persen, Prabowo 1,7 persen, dan Gibran 0,5 persen.

Baca juga: Kaesang Bakal Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat Masuk Visi Misi Prabowo-Gibran

Kendati tak cukup populer untuk maju di Pilpres 2024, hasil survei kala itu memperlihatkan bahwa Gibran paling populer untuk maju menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Elektabilitas Gibran menempati posisi teratas dengan persentase 14,3 persen, disusul mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen 2,3 persen, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 2,3 persen.

Baca juga: Jawaban Kaesang soal Tak Ada Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu di Visi Misi Prabowo-Gibran

Minimnya popularitas Gibran di tingkat nasional kala itu juga diperkuat dengan hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 dan Agustsu 2023.

Hasil survei menunjukkan hanya 0,1 persen responden yang menyebutkan nama Gibran sebagai capres maupun cawapres.

Terlepas dari minimnya pengenalan publik, Gibran akhirnya tetap dipilih oleh bakal capres Prabowo Subianto untuk menjadi pasangannya di Pilpres 2024.

Majunya Gibran sempat menuai polemik. Terlebih setelah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres dan cawapres.

Tak sedikit yang menilai putusan tersebut merupakan "karpet merah" untuk Gibran agar bisa maju di Pilpres 2024.

Baca juga: Prabowo-Gibran Tak Janjikan Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu, Jubir Buka Suara

Selain itu, majunya Gibran dituding sebagai upaya Presiden Joko Widodo membangun dinasti politiknya.

Merespons kritik tersebut, Jokowi mengatakan bahwa isu dinasti politik akan dinilai oleh masyarakat sendiri. Pasalnya, rakyat merupakan penentu hasil pemilu, bukan para elite politik.

"(Yang menentukan) bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi," kata Jokowi, Selasa (24/10/2023).

Sementara itu, Prabowo menganggap dinasti politik merupakan suatu hal yang wajar dan bukan hal negatif.

"Dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau kita jujur, Anda lihat di semua partai, termasuk PDI-P, ada dinasti partai dan itu tidak negatif," kata Prabowo.

"Kenapa seolah-olah meninggalkan nilai-nilai progresif, tidak bener itu," sambungnya.